Editor Persoalan yang lebih penting adalah: ketika alat kerja berubah, apa yang harus tetap tidak berubah dari seorang wartawan? Pertanyaan itu membawa kita kepada dua hal yang selama ini dianggap cukup mapan dalam dunia jurnalistik: kode etik dan definisi wartawan.
Oleh Hasan Aspahani
Pertanyaan ini terdengar agak mengganggu bagi orang yang pernah bekerja di ruang redaksi: kalau suatu hari kecerdasan buatan bisa mencari informasi, membaca ribuan dokumen, melakukan wawancara melalui agen digital, menganalisis data, menulis berita, membuat gambar, menerjemahkan, lalu menerbitkannya sendiri, siapa sebenarnya yang masih bisa disebut wartawan?
Pertanyaan ini bukan lagi sepenuhnya pertanyaan masa depan. Kecerdasan buatan sudah masuk ke ruang redaksi. Ia dipakai untuk mentranskripsi wawancara, merangkum dokumen, menerjemahkan, membantu pencarian data, mengolah informasi dan menyunting tulisan. Poynter bahkan mencatat bahwa di sejumlah newsroom AI sudah digunakan untuk menyalin wawancara, merangkum rapat publik, dan membantu wartawan menyisir dokumen serta data dalam jumlah besar.
Maka persoalannya bukan lagi apakah wartawan akan menggunakan AI. Penggunaannya hampir pasti akan semakin meluas. Persoalan yang lebih penting adalah: ketika alat kerja berubah, apa yang harus tetap tidak berubah dari seorang wartawan? Pertanyaan itu membawa kita kepada dua hal yang selama ini dianggap cukup mapan dalam dunia jurnalistik: kode etik dan definisi wartawan.
AI Sudah Masuk ke Ruang Redaksi
Kita tidak perlu membayangkan newsroom masa depan yang dipenuhi robot untuk melihat perubahan itu. AI yang tersedia sekarang saja sudah mengubah banyak pekerjaan jurnalistik.
Seorang wartawan bisa merekam wawancara selama satu jam dan menyerahkan transkripsinya kepada AI dalam hitungan menit. Dokumen setebal ratusan halaman bisa diringkas dan dicari bagian-bagian pentingnya. Data dapat dibaca untuk menemukan pola yang mungkin sulit dilihat manusia. Draf berita dapat dibuat. Judul dapat diusulkan. Terjemahan dapat dilakukan hampir seketika.
Semua itu bukan berarti wartawan tidak lagi diperlukan. Justru di situlah kita menemukan persoalan yang lebih menarik. Jika AI semakin banyak mengerjakan pekerjaan teknis jurnalistik, apa sebenarnya pekerjaan inti wartawan?
Selama ini kita cenderung menghubungkan wartawan dengan aktivitas: mencari informasi, mewawancarai sumber, menulis berita, menyunting dan menerbitkannya. Sebagian aktivitas itu sekarang dapat dilakukan atau dibantu mesin.
Tetapi ada pekerjaan yang jauh lebih sulit untuk dipindahkan kepada mesin: memutuskan apakah sebuah informasi layak diberitakan, menilai kredibilitas sumber, memahami konteks, menguji klaim, mempertimbangkan dampak pemberitaan dan mempertanggungjawabkan keputusan editorial kepada publik. Di situlah persoalan AI bertemu dengan etika.
Kode Etik Tidak Boleh Bergantung pada Alat
Dunia jurnalistik internasional sedang menghadapi pertanyaan yang sama. Society of Professional Journalists atau SPJ di Amerika Serikat sedang merevisi kode etiknya untuk pertama kalinya sejak 2014. AI menjadi salah satu alasan penting dilakukannya revisi, bersama perubahan besar dalam cara berita diproduksi, disebarkan dan dikonsumsi, berkembangnya jurnalisme independen, maraknya misinformasi dan turunnya kepercayaan publik terhadap berita.
Tetapi SPJ mengambil langkah yang menurut saya penting: mereka tidak membuang prinsip-prinsip lama hanya karena teknologinya berubah.
Empat prinsip dasarnya tetap: mencari kebenaran dan melaporkannya, meminimalkan dampak buruk, bertindak independen, serta bertanggung jawab dan transparan. Yang diperbarui adalah penerapannya terhadap dunia jurnalistik yang baru.
Ini pelajaran penting. Kode etik seharusnya mengatur prinsip dan tanggung jawab, bukan mengabadikan alat. Kamera berubah. Mesin cetak berubah. Radio berubah. Televisi berubah. Internet berubah. Media sosial berubah. Sekarang AI berubah.
Kalau kode etik harus selalu menyesuaikan diri dengan setiap alat baru, ia akan selalu tertinggal. Yang harus tetap adalah pertanyaan dasarnya: apakah informasi itu benar? Apakah prosesnya adil? Apakah ada kepentingan yang memengaruhi pemberitaan? Apakah dampaknya telah dipertimbangkan? Apakah publik diberi informasi yang cukup untuk memahami bagaimana karya itu dibuat?
Indonesia Sebenarnya Sudah Memulai
Kita tidak perlu melihat persoalan ini hanya dari Amerika. Indonesia sudah mengambil langkah penting. Pada Januari 2025, Dewan Pers menerbitkan Peraturan Nomor 1/PERATURAN-DP/I/2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik. Pedoman itu terdiri atas delapan bab dan sepuluh pasal, mencakup prinsip dasar, penggunaan teknologi, publikasi, komersialisasi, perlindungan dan penyelesaian sengketa.
Dasarnya jelas: AI boleh digunakan untuk membantu dan mempermudah proses kerja jurnalistik, tetapi tidak untuk menggantikan tugas manusia dalam proses tersebut. Dewan Pers juga menekankan pentingnya kontrol dan prinsip etika agar penggunaan AI tidak merusak keakuratan, keadilan dan independensi jurnalistik.
Ini langkah yang penting. Tetapi perkembangan AI menimbulkan pertanyaan berikutnya: apakah cukup mengatakan bahwa manusia harus tetap berada dalam kendali? Sebab “manusia dalam kendali” bisa berarti banyak hal. Apakah manusia hanya menekan tombol publish setelah AI membuat seluruh berita? Apakah manusia membaca ulang seluruh sumber? Apakah ia memverifikasi fakta? Apakah ia tahu dari mana AI memperoleh informasi? Apakah ia memahami bagaimana gambar yang dibuat AI akan dipersepsikan pembaca?
Dengan kata lain, kehadiran manusia belum tentu sama dengan tanggung jawab manusia.
Wartawan Bukan Sekadar Orang Yang Menulis Berita
Di sinilah definisi wartawan perlu kita pikirkan kembali. Kalau wartawan didefinisikan sebagai orang yang menulis berita, definisi itu akan segera bermasalah. AI sudah bisa menulis berita.
Kalau wartawan didefinisikan sebagai orang yang bekerja di perusahaan media, definisi itu juga semakin tidak memadai. Jurnalisme independen, freelancer, newsletter, podcast, video dan berbagai bentuk media digital telah memperluas batas profesi.
Bahkan SPJ dalam proses revisinya secara khusus membahas persoalan apakah kode etik perlu mendefinisikan siapa wartawan. Mereka akhirnya memilih pendekatan yang lebih luas, karena ekosistem informasi sekarang tidak lagi hanya terdiri atas newsroom tradisional.
Mungkin sudah waktunya kita memindahkan definisi wartawan dari alat dan tempat bekerja kepada praktik dan tanggung jawab. Wartawan bukan terutama orang yang menulis berita. Wartawan adalah orang yang menjalankan fungsi jurnalistik untuk kepentingan publik dan bersedia bertanggung jawab atas informasi yang disampaikannya kepada publik.
Ia harus mencari dan memeriksa informasi. Ia harus memahami konteks. Ia harus memberi kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk memberikan tanggapan. Ia harus menjaga independensi. Ia harus memperbaiki kesalahan. Dan ia harus bersedia menjelaskan bagaimana sebuah informasi diperoleh dan mengapa informasi itu layak diterbitkan.
Dengan definisi seperti itu, penggunaan AI tidak menghilangkan status seseorang sebagai wartawan. Justru sebaliknya: semakin banyak pekerjaan teknis yang dikerjakan AI, semakin penting kemampuan manusia untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut.
AI Boleh Membantu, Tetapi Tidak Boleh Menjadi Alibi
Ada bahaya baru dalam penggunaan AI yang mungkin lebih penting daripada sekadar kesalahan faktual. Bahaya itu adalah ketika AI menjadi alibi. “Bukan saya yang membuat, AI yang membuat.” Kalimat seperti itu tidak boleh berlaku dalam jurnalistik.
Jika sebuah berita salah, redaksi tidak dapat menyalahkan AI. Jika sebuah foto palsu diterbitkan sebagai foto nyata, tanggung jawab tidak bisa dilemparkan kepada model generatif. Jika seseorang dirugikan oleh sebuah pemberitaan, “AI yang membuatnya” bukan pembelaan etis.
Karena itu prinsip yang sangat penting dalam jurnalistik era AI adalah: AI boleh menjadi alat produksi, tetapi tidak boleh menjadi tempat memindahkan tanggung jawab.
Peraturan Dewan Pers sendiri menempatkan penggunaan AI dalam kerangka tanggung jawab jurnalistik dan kontrol manusia. Ini juga sejalan dengan arah revisi kode etik SPJ yang menekankan tanggung jawab manusia atas pekerjaan jurnalistik yang dibuat dengan alat atau teknologi apa pun.
Transparansi Menjadi Bagian Dari Kepercayaan
Ada satu hal lagi yang tidak boleh diabaikan: pembaca juga sedang berubah. Mereka kini berhadapan dengan gambar yang mungkin bukan foto, suara yang mungkin bukan suara asli, video yang mungkin tidak pernah terjadi dan tulisan yang mungkin sebagian besar dibuat mesin.
Karena itu transparansi menjadi semakin penting. Poynter menemukan bahwa audiens menginginkan organisasi berita memiliki kebijakan AI yang jelas. Mereka juga menginginkan keterbukaan tentang bagaimana AI digunakan, meskipun tingkat keterbukaan yang diharapkan berbeda-beda tergantung penggunaannya.
Tetapi transparansi tidak berarti setiap penggunaan AI harus diberi cap besar.
AI yang membantu mengoreksi tata bahasa tentu berbeda dari AI yang menghasilkan seluruh artikel. AI yang membantu membuat ilustrasi nonfotorealistis berbeda dari AI yang membuat “foto” sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak pernah terjadi.
Karena itu pertanyaan etiknya bukan sekadar: “Apakah AI digunakan?” Pertanyaan yang lebih tepat adalah: “Seberapa besar penggunaan AI memengaruhi karya jurnalistik, dan apakah pembaca perlu mengetahui hal itu untuk menilai kredibilitas karya tersebut?”
Semakin Mudah Membuat Berita, Semakin Penting Jurnalisme
Inilah paradoks terbesar yang mungkin dibawa AI ke dunia media. AI akan membuat produksi informasi semakin murah, cepat dan mudah. Akibatnya, kita akan melihat semakin banyak berita, gambar, video, ringkasan, komentar dan bahkan “media” yang diproduksi dengan bantuan mesin.
Tetapi kelimpahan informasi tidak sama dengan kelimpahan jurnalisme. Justru ketika semua orang dapat membuat berita, nilai verifikasi, konteks, independensi dan akuntabilitas menjadi semakin tinggi.
Sebuah berita bukan berharga hanya karena ia ditulis dengan kalimat yang bagus. Berita berharga karena ada proses di belakangnya. Ada sumber. Ada pemeriksaan. Ada keputusan editorial. Ada pertimbangan etis. Dan pada akhirnya ada seseorang atau sebuah institusi yang bersedia mengatakan: Kami bertanggung jawab atas informasi ini.
Wartawan Masa Depan Adalah Pengendali, Bukan Sekadar Operator
Karena itu saya kira kita tidak perlu membayangkan masa depan jurnalistik sebagai pertarungan antara manusia dan AI. Pertarungan yang lebih penting adalah antara jurnalisme yang bertanggung jawab dengan banjir informasi yang tidak bertanggung jawab.
Wartawan masa depan mungkin tidak lagi menghabiskan sebagian besar waktunya mengetik. Ia mungkin lebih banyak mengarahkan AI, memeriksa hasilnya, menguji sumber, mencari apa yang terlewat, memahami konteks dan membuat keputusan editorial.
Ia menjadi semacam editor atas kecerdasan mesin.
Tetapi perubahan itu menuntut kompetensi baru. Wartawan tidak cukup hanya bisa menggunakan AI. Ia harus memahami keterbatasannya, tahu kapan AI dapat dipercaya dan kapan harus dicurigai, memahami bagaimana data diproses, mampu memeriksa keluaran AI dan tetap memiliki pengetahuan jurnalistik yang cukup untuk mengatakan: ini masuk akal, tetapi belum tentu benar.
Pada akhirnya, AI tidak menghapus alasan mengapa masyarakat membutuhkan wartawan. AI justru membuat alasan itu semakin jelas. Semakin mudah membuat berita, semakin sulit membuat berita yang layak dipercaya.
Dan mungkin inilah yang harus menjadi dasar definisi wartawan di zaman AI: bukan siapa yang paling cepat menghasilkan berita, bukan siapa yang paling mahir menggunakan mesin, dan bukan pula siapa yang bekerja di perusahaan media. Melainkan siapa yang bersedia mencari kebenaran, memeriksanya, memahami dampaknya, menyampaikannya kepada publik, dan bertanggung jawab ketika ia keliru. Mesin boleh membantu kita membuat berita. Tetapi sampai hari ini, tanggung jawab belum memiliki tombol “generate”. []
