Editor Kota yang memiliki data historis dan pemantauan yang baik dapat mulai mengenali pola: kawasan mana yang rentan, kapan genangan biasanya terjadi, bagaimana intensitas hujan memengaruhinya, dan apakah perubahan pembangunan membuat risiko semakin besar. Pemerintah tidak perlu selalu menunggu air muncul untuk kemudian mengetahui bahwa sebuah kawasan bermasalah.
Oleh Hasan Aspahani
Batam sedang berbenah. Dalam berita tentang pembangunan infrastruktur kota, Batam Pos mencatat 12 proyek jalan telah rampung dari 19 pekerjaan yang dikerjakan, sementara penanganan banjir mulai dilakukan di 29 titik. Angka 29 itu menarik perhatian bukan semata karena menunjukkan banyaknya lokasi yang harus ditangani, melainkan karena ia memperlihatkan sesuatu yang lebih mendasar: air telah menjadi salah satu persoalan penting dalam pertumbuhan kota Batam.
Banjir memang paling mudah dilihat dari titik tempat air menggenang. Jalan berubah menjadi aliran air, kendaraan melambat, aktivitas warga terganggu. Karena itu, ketika pemerintah memperbaiki drainase, membangun saluran, melakukan pemeliharaan dan normalisasi, pekerjaan tersebut jelas diperlukan. Tetapi sebuah kota yang ingin terus berkembang tidak cukup hanya bertanya bagaimana menghilangkan genangan. Pertanyaan yang lebih penting adalah: mengapa air selalu muncul di tempat-tempat tertentu, dan bagaimana sebenarnya Batam ingin mengelola airnya?
Sebab air tidak pernah bekerja berdasarkan batas proyek. Air mengikuti kontur, mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, mencari saluran, berkumpul, lalu menuju sungai, waduk atau laut. Karena itu, satu titik banjir hampir selalu merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Ketika sebuah saluran diperbesar, persoalannya belum tentu selesai jika limpasan dari kawasan di atasnya terus bertambah atau kapasitas saluran di bagian berikutnya tidak memadai.
Di sinilah kita perlu membedakan menangani titik banjir dengan mengelola tata air kota.
Menangani titik banjir berarti membuat air yang mengganggu warga segera surut. Mengelola air berarti memahami seluruh perjalanan air: dari mana ia datang, berapa banyak yang jatuh, berapa yang dapat diserap tanah, berapa yang harus ditahan, ke mana limpasan diarahkan, dan bagaimana air akhirnya dilepaskan. Perbedaan ini penting karena Batam adalah kota yang terus mengalami pembangunan. Ketika lahan terbuka berubah menjadi kawasan terbangun, kemampuan tanah menyerap air juga berubah. Semakin banyak permukaan kedap air seperti jalan, atap dan beton, semakin banyak air hujan yang berubah menjadi limpasan permukaan.
Maka persoalan banjir tidak bisa seluruhnya diserahkan kepada drainase. Tata ruang juga merupakan kebijakan tata air. Di mana kawasan boleh dibangun, berapa ruang yang harus tetap terbuka, bagaimana daerah resapan dipertahankan, di mana air dapat ditahan, dan bagaimana pembangunan di satu kawasan memengaruhi kawasan lain, semuanya menentukan apakah air akan menjadi sumber daya atau berubah menjadi masalah.
Cara berpikir seperti ini membuka kemungkinan yang lebih menarik. Kota tidak harus selalu memperlakukan air hujan sebagai sesuatu yang harus secepat mungkin dibuang. Sebagian air justru bisa ditahan, diserap, disimpan dan, dengan pengelolaan yang tepat, dimanfaatkan kembali. Kolam retensi, embung, ruang terbuka hijau, daerah resapan dan sistem penampungan air hujan dapat menjadi bagian dari satu strategi yang sama.
Ini menjadi semakin relevan ketika Batam juga menghadapi persoalan ketersediaan air baku. Di satu sisi, kota membutuhkan air untuk rumah tangga, industri dan berbagai kegiatan ekonomi. Di sisi lain, ketika hujan datang dalam jumlah besar, air justru dapat menjadi sumber gangguan. Ada paradoks yang menarik di sini: kita membutuhkan air ketika musim kering, tetapi ketika air datang dalam jumlah banyak, kita sibuk mencari cara untuk membuangnya.
Tentu air hujan tidak otomatis dapat menjadi air baku. Ia membutuhkan sistem penampungan, pengolahan dan distribusi yang sesuai. Tetapi cara pandangnya layak diubah. Pengendalian banjir dan ketahanan air tidak seharusnya selalu menjadi dua kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri. Keduanya dapat bertemu pada satu gagasan: menjadikan air sebagai bagian dari aset kota yang harus dikelola, bukan sekadar masalah yang harus disingkirkan.
Karena itu, 29 titik banjir yang sedang ditangani seharusnya tidak berhenti sebagai daftar lokasi proyek. Setiap titik semestinya menjadi sumber pembelajaran. Pemerintah perlu mengetahui seperti apa kondisi sebelum penanganan, apa penyebabnya, apa intervensinya, lalu apa yang terjadi setelah proyek selesai. Apakah banjir benar-benar berkurang? Apakah durasi genangan menjadi lebih pendek? Apakah persoalannya hilang atau hanya berpindah ke tempat lain?
Kota membutuhkan memori.
Jika sebuah titik banjir ditangani tahun ini, informasi tentangnya jangan hilang setelah alat berat meninggalkan lokasi. Data kejadian, curah hujan, kapasitas drainase, kondisi kawasan, perubahan tata guna lahan dan hasil intervensi perlu menjadi bagian dari ingatan kota. Dengan begitu, pemerintah tidak hanya mempunyai peta tentang di mana banjir terjadi, tetapi juga pengetahuan tentang mengapa banjir terjadi.
Dari sini teknologi dan data bisa memainkan peran penting. Kota yang memiliki data historis dan pemantauan yang baik dapat mulai mengenali pola: kawasan mana yang rentan, kapan genangan biasanya terjadi, bagaimana intensitas hujan memengaruhinya, dan apakah perubahan pembangunan membuat risiko semakin besar. Pemerintah tidak perlu selalu menunggu air muncul untuk kemudian mengetahui bahwa sebuah kawasan bermasalah.
Namun teknologi hanyalah alat. Yang lebih penting adalah cara berpikirnya: setiap kejadian harus menghasilkan pengetahuan, dan setiap proyek harus menghasilkan pelajaran.
Dengan cara itu, penanganan banjir bergerak dari pola sederhana masalah–proyek–selesai menjadi sebuah siklus: data, diagnosis, intervensi, pengukuran, evaluasi, dan perbaikan. Kota bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi belajar dari infrastruktur yang telah dibangunnya.
Maka berita tentang 29 titik banjir sesungguhnya memberi kita pintu masuk untuk membicarakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada drainase. Ia mengajak kita bertanya tentang hubungan Batam dengan air.
Kota seperti apa yang ingin kita bangun di tengah hujan yang semakin perlu diperhitungkan dan kebutuhan air yang terus meningkat?
Barangkali jawabannya bukan kota yang berusaha membuat semua air segera pergi. Melainkan kota yang tahu kapan air harus dialirkan, kapan harus ditahan, kapan harus diserap, dan kapan dapat disimpan untuk digunakan kembali.
Sebab pada akhirnya, persoalan banjir bukan sekadar bagaimana membuang air.
Persoalannya adalah bagaimana sebuah kota hidup bersama air.
Dan keberhasilan Batam kelak bukan hanya ketika 29 titik banjir telah ditangani, melainkan ketika kota ini memiliki kemampuan untuk memahami perjalanan airnya sendiri—sehingga air hujan tidak selalu datang sebagai kejutan, tetapi menjadi bagian dari sesuatu yang sudah diperhitungkan dalam cara Batam merencanakan dan menjalankan kotanya.[]
