Editor Keamanan penting bagi investor. Tetapi bagi kota, ukuran keberhasilan investasi adalah apa yang tertinggal setelah modal masuk.
Oleh Hasan Aspahani
Ada kalimat yang menarik dari dunia usaha menyusul pergantian Kapolda Kepulauan Riau: jangan ragu berinvestasi di Kepri. Pesannya sederhana. Pergantian pejabat kepolisian tidak semestinya mengganggu kepercayaan dunia usaha. Investasi membutuhkan rasa aman, kepastian hukum, dan keyakinan bahwa kegiatan ekonomi dapat berjalan tanpa gangguan.
Itu benar. Tetapi ada kalimat lain yang juga layak kita ucapkan dari sudut pandang kota: jangan ragu berinvestasi di Batam, tetapi Batam juga jangan ragu bertanya apa yang investasi itu berikan kembali kepada kota dan warganya.
Pertanyaan ini penting justru karena Batam sedang tumbuh. Pada Semester I 2026, realisasi investasi Batam mencapai Rp29,89 triliun berdasarkan LKPM. Dengan metode bottom-up, BP Batam mencatat angka Rp38,97 triliun. Perbedaan tersebut berasal dari basis pengukuran yang berbeda. Yang sama-sama penting adalah kenyataan bahwa aktivitas investasi memang sedang bergerak kuat.
Pertumbuhan itu juga terlihat dari tenaga kerja yang tercatat. Jumlahnya meningkat dari 30.979 orang pada Semester I 2025 menjadi 40.943 orang pada periode yang sama 2026. Hampir 10.000 orang tambahan masuk ke dalam aktivitas investasi yang tercatat.
Maka persoalannya bukan apakah Batam membutuhkan investasi. Batam jelas membutuhkannya. Persoalannya adalah bagaimana memastikan pertumbuhan investasi tidak hanya menghasilkan angka yang bagus dalam laporan, tetapi juga menghasilkan kehidupan yang lebih baik di kota.
Investor membutuhkan kota
Sebuah investasi tidak pernah berdiri sendirian. Investor membawa modal, teknologi, jaringan produksi, pasar, dan kemampuan menciptakan kegiatan ekonomi. Tetapi kota juga menyediakan sesuatu yang sangat penting: jalan, pelabuhan, bandara, listrik, air, lahan, tenaga kerja, keamanan, pelayanan publik, dan kepastian administrasi.
Karena itu, hubungan antara kota dan investor sesungguhnya bukan hubungan pemberi dan penerima. Ia adalah hubungan timbal balik. Investor membutuhkan kota yang berfungsi dengan baik. Kota membutuhkan investasi yang produktif.
Di sinilah pesan APINDO menjadi relevan. Dunia usaha membutuhkan kepastian bahwa Batam tetap aman dan kondusif. Tetapi setelah rasa aman tersedia, pertanyaan berikutnya adalah: kondusif untuk siapa?
Kondusif bagi investor, tentu. Tetapi juga harus kondusif bagi pekerja untuk memperoleh pekerjaan yang layak, bagi UMKM untuk tumbuh, dan bagi warga untuk menikmati layanan publik yang semakin baik.
Batam mulai mengajukan pertanyaan itu
Menariknya, pemerintah kota sendiri tidak lagi sekadar berbicara tentang bagaimana mendatangkan investasi. Pada September lalu, Pemko Batam dan APINDO menandatangani kesepakatan penguatan ketenagakerjaan. Sebanyak 30 perusahaan besar berkomitmen mengalokasikan sedikitnya 20 persen kebutuhan tenaga kerja mereka bagi warga lokal.
Yang lebih penting, pemerintah secara terbuka mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi belum selalu berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja lokal.
Ini pengakuan yang penting. Sebab di sinilah kita menemukan perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan manfaat ekonomi.
Pertumbuhan bisa terlihat dari grafik. Manfaat dirasakan dari kehidupan sehari-hari.
Seseorang mendapatkan pekerjaan. Sebuah keluarga memperoleh penghasilan yang lebih baik. Seorang anak muda mendapatkan keterampilan baru. Sebuah usaha kecil memperoleh kontrak dari perusahaan besar. Sebuah rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan hidup dengan lebih tenang. Itulah bentuk-bentuk pertumbuhan yang sebenarnya.
Siapa yang memperoleh pekerjaan?
Target 20 persen tenaga kerja lokal merupakan langkah yang menarik. Tetapi ia tidak boleh berhenti sebagai angka kuota. Pertanyaan berikutnya justru lebih penting: siapa yang disebut tenaga kerja lokal? Apakah berdasarkan KTP? Domisili? Lahir di Batam? Atau mereka yang telah lama sekolah dan hidup di Batam?
Perdebatan definisi ini penting, tetapi ada persoalan yang lebih mendasar. Perusahaan tetap membutuhkan kompetensi. Mereka tidak mungkin merekrut seseorang hanya karena ia memiliki KTP Batam jika kompetensinya tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
Maka persoalannya bukan sekadar memaksa perusahaan merekrut warga lokal. Persoalannya adalah: apakah Batam sedang menyiapkan warganya agar memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh investasi yang datang?
Di sinilah kebijakan investasi bertemu dengan pendidikan dan ketenagakerjaan. Kalau industri membutuhkan kompetensi tertentu, tugas kota adalah memastikan warga Batam memiliki akses terhadap pendidikan vokasi, pelatihan, sertifikasi, dan pengalaman kerja yang relevan. Dengan demikian, persoalan tenaga kerja lokal sebenarnya bukan hanya soal siapa yang direkrut, tetapi juga siapa yang dipersiapkan.
Investasi harus punya jejak lokal
Ada cara lain untuk melihat persoalan ini. Ketika sebuah perusahaan besar masuk ke Batam, manfaatnya jangan hanya dihitung dari jumlah karyawan yang direkrut. Lihat pula rantai pasoknya.
Perusahaan membutuhkan katering, transportasi, logistik, pemeliharaan, percetakan, jasa teknologi, peralatan, penginapan, jasa profesional, dan berbagai kebutuhan lainnya. Di sinilah UMKM lokal seharusnya masuk.
Kalau sebuah investasi bernilai triliunan rupiah masuk ke Batam tetapi sebagian besar kebutuhan barang dan jasanya didatangkan dari luar daerah, maka sebagian multiplier effect juga akan mengalir keluar.
Sebaliknya, semakin banyak pelaku usaha lokal yang masuk ke dalam rantai pasok, semakin besar nilai investasi yang berputar di dalam ekonomi kota.Karena itu, ukuran keberhasilan investasi seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan berapa besar modal yang masuk, tetapi juga berapa besar nilai ekonomi yang tinggal di Batam.
Karena pertumbuhan juga punya ongkos
Di sinilah persoalan menjadi lebih menarik. Semakin banyak industri, semakin banyak pekerja. Semakin banyak pekerja, semakin banyak rumah. Semakin banyak rumah, semakin besar kebutuhan air. Semakin banyak kendaraan, semakin besar tekanan terhadap jalan. Semakin besar aktivitas ekonomi, semakin banyak sampah. Semakin luas kawasan terbangun, semakin besar pula kebutuhan drainase dan infrastruktur.
Jadi investasi bukan hanya membawa manfaat. Pertumbuhan juga membawa tagihan. Air adalah contoh yang sangat jelas. Ketika waduk menyusut, Batam mulai berbicara tentang SWRO—mengubah air laut menjadi air bersih melalui reverse osmosis—sebagai salah satu alternatif pasokan. Teknologinya tersedia. Tetapi air laut bukan air gratis. Ada biaya listrik, instalasi, membran, pemeliharaan, distribusi, dan pengelolaan brine.
Artinya, industri yang datang ke Batam juga ikut meningkatkan kebutuhan terhadap sumber daya kota. Karena itu pertanyaan tentang investasi akhirnya bertemu dengan pertanyaan yang lebih besar: siapa yang membayar ongkos pertumbuhan?
Kota yang ramah investor tidak berarti kota yang murah bagi investor
Ada perbedaan penting antara ramah investasi dan murah untuk investasi. Kota yang ramah investasi adalah kota yang memberikan kepastian. Tetapi kepastian tidak berarti pemerintah harus menanggung semua biaya agar investor mendapatkan ongkos produksi serendah mungkin.
Pemerintah perlu menciptakan ekosistem yang membuat biaya ekonomi masuk akal, sambil memastikan biaya sosial dan lingkungan tidak dipindahkan kepada masyarakat.
Misalnya dalam persoalan air. Jika sebuah data center membutuhkan air dalam jumlah besar dan kemudian membangun SWRO sendiri, itu merupakan langkah yang menarik. Industri memperoleh kepastian pasokan, sementara sumber air baku masyarakat tidak semakin terbebani.
Tetapi tetap perlu ditanyakan: siapa membangun infrastrukturnya? Siapa membayar listriknya? Siapa menanggung distribusinya? Dan siapa menanggung risiko lingkungannya? Pertanyaan seperti itu bukan bentuk permusuhan terhadap investasi. Justru itu bagian dari tata kelola investasi yang sehat.
Keamanan hanyalah lapisan pertama
Karena itu, pesan APINDO mengenai kondisi keamanan perlu kita tempatkan dalam konteks yang lebih luas.
Investor membutuhkan keamanan. Tetapi mereka juga membutuhkan kepastian hukum, energi, air, infrastruktur, tenaga kerja, logistik, kemudahan perizinan, dan kualitas lingkungan.
Sementara warga membutuhkan pekerjaan, upah yang layak, rumah yang terjangkau, air bersih, transportasi yang baik, lingkungan yang sehat, dan ruang hidup yang nyaman.
Maka pekerjaan pemerintah bukan sekadar membuat investor betah. Pekerjaan pemerintah adalah merancang ekosistem agar kepentingan-kepentingan itu dapat bertemu.
Itulah inti pembangunan kota.
Jangan takut kepada investasi. Jangan pula kehilangan daya tawar
Batam tidak perlu menjadi kota yang curiga kepada investasi. Sebaliknya, Batam justru harus semakin percaya diri.
Kota ini memiliki posisi geografis yang kuat, infrastruktur industri, pelabuhan, bandara, kawasan ekonomi, serta kedekatan dengan Singapura dan Malaysia. Karena itu, yang diperlukan bukan sikap defensif terhadap investor, melainkan daya tawar yang sehat.
Kota dapat berkata: kami menyediakan kepastian, infrastruktur, lingkungan usaha yang aman, dan membantu menyiapkan tenaga kerja.
Tetapi kota juga berhak mengatakan: kami menginginkan investasi yang menciptakan pekerjaan, meningkatkan keterampilan, melibatkan usaha lokal, memenuhi kewajiban secara wajar, dan tidak membebankan seluruh ongkos pertumbuhannya kepada masyarakat.
Itu bukan permintaan yang berlebihan. Itu adalah kontrak sosial ekonomi yang wajar.
Dari kota investasi menjadi kota yang menikmati investasi
Batam sedang berada pada titik yang menarik. Investasi tumbuh. Lapangan kerja bertambah. Pemerintah dan dunia usaha mulai berbicara lebih serius tentang tenaga kerja lokal. APINDO bahkan menyatakan ratusan perusahaan anggotanya siap menindaklanjuti kesepakatan tersebut.
Ini semua adalah langkah yang baik.
Tetapi justru karena langkah awal sudah ada, publik dapat meminta tahap berikutnya: ukur hasilnya.
Berapa warga lokal yang benar-benar mendapatkan pekerjaan? Berapa yang naik kelas kompetensinya? Berapa UMKM yang masuk rantai pasok? Berapa nilai belanja industri yang tinggal di Batam? Berapa pendapatan masyarakat yang meningkat? Dan apakah pertumbuhan investasi berjalan bersama perbaikan layanan dasar?
Dengan indikator seperti itu, pembicaraan tentang investasi menjadi lebih dewasa. Kita tidak lagi berada pada pertanyaan sederhana: “Bagaimana supaya investor datang?” Kita bergerak ke pertanyaan yang lebih penting: “Bagaimana supaya investasi yang datang benar-benar bekerja untuk kota?”
Jangan ragu berinvestasi. Jangan pula ragu menuntut kualitas.
Batam membutuhkan investasi. Tidak ada yang perlu diperdebatkan mengenai itu. Kota ini membutuhkan modal untuk membangun industri baru, memperluas lapangan kerja, meningkatkan teknologi, dan memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat ekonomi Indonesia.
Tetapi investasi bukan tujuan akhir pembangunan. Ia adalah alat: alat untuk menciptakan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, menghadirkan teknologi, memperluas usaha, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan.
Karena itu, kalimat “jangan ragu berinvestasi di Kepri” layak kita sambut.
Tetapi dari sisi kota, kita perlu menambahkan satu kalimat:
Jangan ragu berinvestasi di Batam. Tetapi Batam juga jangan ragu memastikan bahwa investasi itu memberi alasan bagi warganya untuk percaya pada masa depan kota ini.
Sebab kota investasi yang berhasil bukanlah kota yang sekadar berhasil menarik modal.
Kota investasi yang berhasil adalah kota yang mampu mengubah modal menjadi pekerjaan, pekerjaan menjadi pendapatan, pendapatan menjadi kesejahteraan, dan pertumbuhan menjadi kualitas hidup.
Dan di situlah, sesungguhnya, harga sebuah investasi mulai bisa dihitung.
