Zero waste tidak dimulai dari TPA. Ia dimulai dari rumah kita sendiri. Di sini muncul kemungkinan yang menarik. Pemerintah kota tidak harus selalu menjadi pelaku tunggal yang mengurus seluruh sampah dari rumah warga sampai TPA. Pemerintah dapat berperan sebagai perancang ekosistem yang memungkinkan masyarakat mengelola sebagian sampahnya sendiri diri.
Oleh Hasan Aspahani
Selama ini persoalan sampah kota sering dibayangkan sebagai urusan pemerintah: bagaimana menyediakan tempat pembuangan, menambah armada, memperbaiki pengangkutan, atau memperluas fasilitas pengolahan. Semua itu memang penting. Tetapi ada satu bagian dari persoalan yang sebenarnya berada sangat dekat dengan kita: apa yang dilakukan terhadap sampah sejak pertama kali ia dihasilkan.
Di berbagai kompleks perumahan di sejumlah kota, sudah ada warga yang mencoba membangun praktik yang mendekati zero waste. Mereka memilah sampah dari rumah, mengolah sampah organik, memanfaatkan kembali barang yang masih berguna, dan mengirim hanya sisa sampah yang benar-benar tidak dapat diolah ke tempat pembuangan akhir.
Praktik-praktik semacam ini menarik karena menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak selalu harus dimulai dari proyek besar. Sebuah lingkungan perumahan pun sebenarnya bisa menjadi unit kecil pengelolaan sampah.
Konsep zero waste sendiri sebaiknya tidak dipahami secara harfiah sebagai keadaan ketika sebuah rumah atau kota sama sekali tidak menghasilkan sampah. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir mustahil mencapai keadaan seperti itu. Yang lebih masuk akal adalah meminimalkan sampah yang menjadi residu dan harus berakhir di TPA.
Maka alurnya menjadi sederhana: Rumah → Pilah → Olah → Manfaatkan Kembali → Residu → TPA. Pemilahan dari rumah merupakan fondasi. Sampah organik dipisahkan dari material seperti plastik, kertas, logam dan kaca. Barang yang masih dapat digunakan tidak buru-buru dibuang. Material yang mempunyai nilai dapat masuk ke jaringan daur ulang. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos. Jenis sisa makanan tertentu dapat dimanfaatkan sebagai pakan dalam budidaya maggot.
Pada akhirnya, yang benar-benar dikirim ke TPA hanyalah residu. Kelihatannya sederhana. Tetapi justru di situlah tantangannya.
Selama semua sampah masih dicampur sejak dari rumah, kita sebenarnya telah kehilangan sebagian besar peluang untuk mengolahnya. Sampah organik yang bercampur dengan plastik menjadi lebih sulit diolah. Material yang sebenarnya masih bernilai menjadi kotor dan kehilangan kualitas. Biaya pemulihannya menjadi lebih tinggi.
Sebaliknya, pemilahan sejak sumber menciptakan jalur-jalur pengelolaan yang berbeda. Sampah tidak lagi menjadi satu benda bernama “sampah”. Ia berubah menjadi berbagai material yang mempunyai kemungkinan kehidupan kedua.
Inilah perubahan cara berpikir yang penting. Kita tidak sedang mencari cara tercepat untuk membuang sampah. Kita sedang mencari cara agar sesedikit mungkin benda yang kita buang benar-benar menjadi sampah.
Kompleks sebagai laboratorium
Bayangkan sebuah kompleks perumahan dengan beberapa ratus rumah. Setiap rumah memilah sampahnya. Pengurus lingkungan menyediakan tempat pengumpulan yang terpisah. Sampah organik dikumpulkan untuk kompos atau pengolahan lain. Material bernilai disalurkan ke bank sampah atau pelaku daur ulang. Residu dikumpulkan secara teratur untuk dibawa ke sistem persampahan kota.
Kompleks tersebut pada dasarnya sudah mempunyai sebuah sistem pengelolaan sampah dalam skala komunitas. Tidak harus sempurna. Tidak harus langsung mencapai angka nol. Yang penting adalah memulai dari prinsip bahwa tidak semua yang dibuang harus dibawa ke TPA.
Di sini muncul kemungkinan yang menarik. Pemerintah kota tidak harus selalu menjadi pelaku tunggal yang mengurus seluruh sampah dari rumah warga sampai TPA. Pemerintah dapat berperan sebagai perancang ekosistem yang memungkinkan masyarakat mengelola sebagian sampahnya sendiri.
Pemerintah dapat menyediakan aturan, fasilitas, pendampingan, edukasi, insentif, akses pasar bagi material daur ulang, serta sistem pengangkutan yang mendukung pemilahan. Artinya, pemerintah tidak melepaskan tanggung jawab. Justru pemerintah mengubah bentuk tanggung jawabnya: dari sekadar mengangkut sampah menjadi membangun sistem agar sampah dapat dikelola sedekat mungkin dengan sumbernya.
Tetapi ada satu syarat yang sangat penting: kepercayaan warga kepada sistem.
Sulit meminta masyarakat memilah sampah jika setelah dipilah semuanya kembali dicampur dalam satu kendaraan pengangkut. Sulit meminta warga mengolah sampah organik jika tidak ada fasilitas, pengetahuan, atau pendampingan. Sulit pula meminta masyarakat mengurangi sampah jika barang-barang sekali pakai terus diproduksi tanpa memperhitungkan bagaimana nasibnya setelah digunakan.
Karena itu, zero waste berbasis partisipasi warga bukan berarti pemerintah menyerahkan persoalan sampah kepada masyarakat. Justru harus ada pembagian tanggung jawab.
Warga memilah dan mengurangi. Pengelola lingkungan mengorganisasi. Pemerintah membangun sistem dan menyediakan dukungan. Produsen ikut bertanggung jawab terhadap material yang mereka hasilkan. Pelaku usaha daur ulang menciptakan pasar. Semua bagian itu harus bertemu.
Sampah dan Nilai Ekonominya
Ada alasan lain mengapa pendekatan berbasis warga menarik: sampah yang dipilah dapat mempunyai nilai ekonomi. Plastik, kardus, kertas, logam, kaca dan berbagai material lainnya dapat dikumpulkan dan masuk kembali ke rantai ekonomi. Sampah organik dapat menjadi kompos. Pengolahan tertentu dapat menghasilkan produk atau aktivitas ekonomi baru.
Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak selalu harus dilihat sebagai biaya. Ia dapat menjadi bagian dari ekonomi sirkular: material yang sebelumnya dianggap selesai setelah dibuang kembali digunakan sebagai bahan bagi kegiatan berikutnya.
Dalam skala komunitas, manfaatnya mungkin belum besar. Tetapi jika dilakukan oleh ratusan kompleks, sekolah, pasar, rumah ibadah, perkantoran dan kawasan usaha, dampaknya dapat menjadi signifikan.
Di sinilah partisipasi warga mempunyai arti strategis. Pemerintah mungkin dapat membuat aturan dalam satu hari. Tetapi perubahan kebiasaan membutuhkan waktu. Orang harus belajar memilah. Anak-anak perlu dibiasakan sejak sekolah. Pengurus lingkungan harus mempunyai sistem. Warga perlu melihat hasilnya.
Karena itu, zero waste pada dasarnya bukan hanya persoalan teknologi. Ia adalah persoalan kebiasaan dan kebudayaan. Kita harus mengubah kebiasaan dari “buang dan lupakan” menjadi “pilah dan pikirkan kembali”.
Apa yang sebenarnya kita buang? Apakah masih bisa digunakan? Bisa didaur ulang? Bisa diolah? Bisa diberikan kepada orang lain? Atau memang sudah menjadi residu? Pertanyaan-pertanyaan sederhana semacam itu, jika menjadi kebiasaan jutaan orang, dapat mengubah cara sebuah kota mengelola sampah.
Dari Rumah Menuju Kota
Batam, seperti kota-kota yang terus tumbuh lainnya, membutuhkan cara berpikir semacam ini. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi berarti produksi sampah juga meningkat. Kalau seluruh pertumbuhan itu hanya dijawab dengan menambah truk dan memperbesar kapasitas TPA, beban sistem akan terus membesar.
Tetapi jika sebagian sampah dapat diselesaikan di sumbernya, beban tersebut dapat dikurangi. Karena itu, mungkin kita perlu mulai membayangkan Batam sebagai kumpulan komunitas yang mampu mengelola sebagian sampahnya sendiri, bukan hanya sebagai kota yang setiap hari mengirim sampahnya ke TPA.
Satu kompleks bisa menjadi contoh. Kemudian kompleks lain belajar. Sekolah melakukan hal yang sama. Rumah ibadah ikut mengembangkan sistem. Pasar mulai memilah. Restoran mengelola sampah organiknya. Perkantoran mengurangi penggunaan material sekali pakai.
Tidak semua tempat akan berhasil dengan cara yang sama. Tidak semua warga akan langsung berubah. Tetapi kota memang tidak dibangun dari satu tindakan besar saja. Ia dibentuk dari jutaan kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
Dan di situlah makna sebenarnya dari zero waste berbasis partisipasi warga. Bukan tentang mencapai angka nol secara sempurna. Melainkan tentang terus-menerus mengurangi apa yang akhirnya harus dibuang.
Kota tidak akan mencapai zero waste hanya dengan menambah truk sampah. Ia akan mendekatinya ketika warga mulai melihat bahwa benda yang hendak mereka buang belum tentu benar-benar menjadi sampah. Sebagian masih bisa digunakan. Sebagian bisa didaur ulang. Sebagian bisa diolah. Dan hanya sebagian kecil yang benar-benar menjadi residu.
Zero waste dimulai ketika kita mengubah pertanyaan dari “ke mana sampah ini akan dibuang?” menjadi “apa yang masih bisa kita lakukan terhadap benda ini sebelum ia menjadi sampah?”
Pertanyaan yang sederhana tapi mungkin dari sanalah perubahan sistem persampahan sebuah kota benar-benar dimulai. []
