Editor Batam tidak lagi hanya berbicara tentang industri manufaktur konvensional. BP Batam juga sedang mendorong sektor digital, pusat data, kecerdasan buatan, energi, logistik, dan industri bernilai tambah lainnya. Bahkan BP Batam menyebut investasi sektor listrik, gas, dan air mencapai Rp5,80 triliun pada 2025.
Oleh Hasan Aspahani
Pernyataan anggota DPRD Kota Batam Gabriel Anggito Sianturi yang meminta pemerintah memastikan ketersediaan energi untuk mendukung investasi patut mendapat perhatian. Batam Pos memberitakan hal tersebut dalam tulisan “Anggota DPRD Batam Minta Pemerintah Pastikan Ketersediaan Energi untuk Investasi.”
Berita itu penting bukan hanya karena memuat pernyataan seorang anggota legislatif, tetapi karena membuka kembali pertanyaan yang lebih mendasar tentang salah satu fondasi ekonomi Batam: seberapa siap kota ini menjamin kebutuhan energinya ketika investasi terus tumbuh?
Kita patut mengapresiasi ketika persoalan semacam ini dibawa ke ruang publik. Ada fungsi kontrol yang sedang bekerja. Anggota DPRD menyampaikan persoalan yang perlu diketahui masyarakat, sementara media menjalankan fungsi pentingnya dengan membuat persoalan tersebut menjadi percakapan publik. Demokrasi lokal memang membutuhkan mekanisme seperti ini: legislatif bertanya, media membuka informasi, pemerintah memberikan penjelasan, dan publik dapat mengikuti serta mengawasinya.
Tetapi setelah persoalan itu dibuka, kita tidak seharusnya berhenti pada kalimat “pastikan ketersediaan energi.” Bagi Batam, pembicaraan mengenai energi mestinya sudah bergerak ke tingkat yang lebih mendasar: bagaimana kota memastikan keamanan dan kepastian energinya ketika kebutuhan ekonomi terus berkembang?
Pertanyaan itu menjadi semakin penting karena investasi Batam memang sedang tumbuh. BP Batam mencatat realisasi investasi Batam pada semester I 2026 mencapai Rp38,97 triliun berdasarkan metode bottom-up, atau 55,67 persen dari target Rp70 triliun. Angka itu tumbuh 62,75 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada triwulan I 2026 saja, realisasi investasi mencapai sekitar Rp17,4 triliun dan tumbuh 102,85 persen secara tahunan. Investasi tersebut antara lain ditopang industri mesin dan elektronik, kimia dan farmasi, jasa, serta kawasan industri dan perkantoran.
Angka-angka itu memberi kita konteks penting untuk membaca berita Batam Pos tadi. Semakin besar investasi yang ingin ditarik dan dikembangkan, semakin besar pula kebutuhan terhadap infrastruktur yang menopangnya. Energi berada di dalam kelompok infrastruktur paling mendasar itu.
Batam tidak lagi hanya berbicara tentang industri manufaktur konvensional. BP Batam juga sedang mendorong sektor digital, pusat data, kecerdasan buatan, energi, logistik, dan industri bernilai tambah lainnya. Bahkan BP Batam menyebut investasi sektor listrik, gas, dan air mencapai Rp5,80 triliun pada 2025.
Artinya, energi bukan lagi sekadar persoalan teknis yang berada di belakang kegiatan industri. Energi adalah bagian dari ekosistem investasi itu sendiri.
Bagi investor, yang dibutuhkan bukan sekadar energi yang tersedia hari ini. Yang dibutuhkan adalah kepastian. Pabrik harus bisa menghitung biaya produksinya. Perusahaan harus dapat memastikan mesin beroperasi. Pusat data membutuhkan kontinuitas listrik yang sangat tinggi. Kawasan industri harus mengetahui bahwa kebutuhan energinya dapat dipenuhi ketika kapasitas produksinya bertambah.
Karena itu, pertanyaan yang menarik bukan sekadar, “apakah gas Batam cukup?” Pertanyaan yang lebih penting adalah: “apakah Batam sudah memiliki perencanaan energi yang mampu mengikuti pertumbuhan investasinya?”
Ini membawa kita pada perbedaan antara ketersediaan dan ketahanan energi. Ketersediaan berarti energi ada ketika dibutuhkan. Ketahanan berarti sistem energi memiliki kemampuan menghadapi pertumbuhan kebutuhan, gangguan pasokan, perubahan harga, maupun perubahan teknologi.
Untuk sebuah kota industri, perbedaan itu sangat penting. Batam membutuhkan gas dan listrik yang cukup. Tetapi Batam juga membutuhkan sistem yang tidak terlalu rapuh ketika salah satu sumber mengalami gangguan. Karena itu, pembicaraan energi pada akhirnya akan membawa kita pada diversifikasi sumber dan infrastruktur: gas, listrik, LNG, energi terbarukan, efisiensi energi, penyimpanan, serta jaringan distribusi yang andal.
Ini bukan berarti gas harus ditinggalkan. Gas masih mempunyai tempat penting dalam sistem energi. Tetapi ketergantungan terhadap satu sumber tidak pernah sama dengan ketahanan.
Menariknya, pemerintah sendiri sebenarnya telah bergerak ke arah penguatan kapasitas energi. PLN Batam sebelumnya menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Batam menjadi tantangan dalam menyediakan energi listrik yang andal dan karena itu disusun RUPTL 2023–2032, termasuk penambahan kapasitas pembangkit, jaringan transmisi, gardu induk dan distribusi. Dalam rencana tersebut juga terdapat peningkatan porsi energi baru terbarukan.
Jadi persoalannya bukan apakah pemerintah melakukan sesuatu atau tidak. Persoalannya adalah apakah perencanaan itu cukup jauh, cukup terintegrasi, dan cukup transparan untuk menjawab pertumbuhan Batam ke depan.
Sebab kita sedang menghadapi hubungan yang sederhana tetapi sering luput: investasi membutuhkan energi, sementara investasi yang tumbuh akan menciptakan kebutuhan energi yang semakin besar.
Kalau kawasan industri bertambah, kebutuhan energinya harus dihitung. Kalau pusat data berkembang, kebutuhan listriknya harus masuk dalam proyeksi. Kalau industri berteknologi tinggi datang, kualitas dan kontinuitas pasokan harus diperhitungkan. Kalau sumber energi utama mengalami gangguan, alternatifnya harus tersedia.
Dengan demikian, perencanaan energi seharusnya berjalan lebih cepat daripada pertumbuhan kebutuhan energi.
Di sinilah saya kira suara DPRD menjadi penting. Pernyataan kepada media seharusnya tidak berhenti sebagai alarm politik. Ia dapat menjadi pintu menuju pertanyaan yang lebih konkret: berapa sebenarnya proyeksi kebutuhan energi Batam lima atau sepuluh tahun mendatang? Dari mana sumbernya? Berapa kapasitas cadangannya? Bagaimana skenario jika pasokan terganggu? Dan bagaimana kebutuhan energi itu diselaraskan dengan rencana investasi?
Media pun dapat mengikuti pertanyaan tersebut secara berkelanjutan. Tidak cukup hanya memberitakan bahwa ada kekhawatiran tentang pasokan energi. Publik perlu tahu apakah kekhawatiran itu sudah dijawab oleh data dan kebijakan.
Dengan begitu, fungsi kontrol tidak berhenti pada kritik, tetapi menghasilkan transparansi.
Ini penting karena Batam sedang berada dalam fase yang berbeda. Kota ini tidak lagi sekadar mencari investor. Investasi sudah datang dan terus tumbuh. Pada semester I 2026, misalnya, BP Batam mencatat realisasi investasi sebesar Rp38,97 triliun berdasarkan metode bottom-up. Pemerintah juga menyatakan bahwa penguatan kepastian dan kemudahan berusaha menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan investor.
Maka tantangannya sekarang bukan hanya bagaimana mendatangkan investasi, tetapi bagaimana memastikan kota sanggup menanggung konsekuensi pertumbuhannya.
Energi adalah salah satunya.
Jalan, pelabuhan, air, listrik, jaringan digital, pengelolaan lingkungan, dan kualitas tenaga kerja semuanya merupakan bagian dari ekosistem yang membuat sebuah kota menarik bagi investasi. Investor tidak datang hanya kepada sebuah kawasan industri. Mereka datang kepada sebuah sistem.
Dan sistem itu harus bekerja.
Karena itu, ketika anggota DPRD berbicara soal kepastian energi, kita tidak perlu buru-buru menganggapnya sebagai kritik kepada pemerintah. Kita bisa membacanya sebagai pertanyaan publik yang memang layak dijawab pemerintah secara terbuka.
Batam sedang mengundang investasi. Maka yang harus disiapkan bukan hanya karpet merah untuk investor, tetapi juga fondasi yang membuat mereka dapat bekerja dengan pasti.
Dan akhirnya pertanyaannya sederhana: Jika Batam ingin tumbuh menjadi kota industri dan investasi kelas regional, apakah kita sudah menghitung energi yang akan dibutuhkan oleh Batam yang kita cita-citakan itu? Sebab ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa banyak investasi yang berhasil masuk.
Kita juga harus memastikan kota mempunyai kapasitas untuk menopang investasi tersebut. Dan dalam persoalan energi, terlambat bersiap berarti membayar lebih mahal—bukan hanya oleh investor, tetapi juga oleh kota dan warganya. []
