Editor Oleh Hasan Aspahani
SAYA membaca kembali catatan Mochtar Lubis tentang sebuah persidangan pada 18 Juni 1957. Saya terhenyak. Bukan semata-mata karena peristiwa itu sudah hampir tujuh puluh tahun berlalu, melainkan karena kisahnya terasa begitu dekat dengan keadaan kita hari ini.
Ketika itu, Mochtar Lubis duduk sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri. Ia didakwa menghina Menteri Luar Negeri Roeslan Abdulgani. Harian Indonesia Raya yang dipimpinnya memberitakan keterlibatan sang menteri dalam perkara uang sebesar Rp1,5 juta.
Mochtar tidak mengelak. Ia justru ingin menggunakan persidangan itu untuk membuktikan bahwa berita yang ditulis Indonesia Raya adalah fakta. Jika yang diberitakan benar, mengapa harus dianggap sebagai penghinaan?
Tetapi persidangan bergerak ke arah yang membuatnya heran. Hakim lebih banyak bertanya tentang legalitas badan usaha penerbit Indonesia Raya, susunan redaksi, dan berbagai persoalan formal. Pertanyaan tentang pokok perkara—benarkah ada pelanggaran yang dilakukan sang menteri?—justru seperti tersisih.
Ada ironi yang terasa sangat dekat dengan zaman kita kini: ketika sebuah pemberitaan menyentuh kepentingan kekuasaan, yang diperiksa kadang bukan lagi apa yang diberitakan, melainkan siapa yang memberitakan.
Dalam salah satu bagian persidangan, hakim bertanya kepada Mochtar tentang arti kata bathil. Jawabannya tegas: sesuatu yang melanggar hukum, agama, dan moral kemanusiaan.
“Apakah kata-kata itu tidak terlalu kasar?”
“Halus sekali,” jawab Mochtar.
Lalu ia memberikan alasan yang sederhana, tetapi sangat penting bagi pekerjaan jurnalistik: kalau berita yang ditulis tidak benar, memang itu penghinaan. Tetapi kalau berita itu benar, memberitakan fakta bukan penghinaan. Memberitakan fakta adalah kewajiban.
Kalimat itu terasa seperti datang dari masa lalu untuk mengingatkan kita hari ini.
Sebab persoalan yang dihadapi Mochtar Lubis bukan hanya perkara dirinya sebagai wartawan. Yang sedang dipertaruhkan adalah prinsip yang lebih besar: apakah seseorang masih boleh mengatakan bahwa kekuasaan melakukan kesalahan?
Dan apakah orang yang mengungkap kesalahan itu harus lebih sibuk mempertanggungjawabkan keberaniannya daripada orang yang melakukan kesalahan?
Enam puluh sembilan tahun kemudian, tentu banyak yang berubah. Kita memiliki lebih banyak aturan, lembaga pengawasan, aparat penegak hukum, dan perangkat pemberantasan korupsi. Kita bahkan telah melalui berbagai gelombang reformasi yang menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama negara.
Tetapi membaca kembali kisah Mochtar Lubis membuat saya bertanya dengan sedikit kesal: mengapa bau itu masih ada?
Mengapa korupsi masih begitu akrab dengan kehidupan kita? Mengapa kekuasaan masih begitu mudah dipertukarkan dengan kepentingan pribadi? Dan mengapa sesekali justru orang-orang yang seharusnya berada di garis depan pemberantasan korupsi terseret ke dalam perkara hukum?
Tentu setiap tuduhan harus dibuktikan. Seseorang tidak boleh dinyatakan bersalah hanya berdasarkan pemberitaan atau tuduhan. Tetapi ketika aparat penegak hukum sendiri terseret perkara korupsi, ada sesuatu yang lebih besar yang ikut dipertaruhkan: kepercayaan publik.
Kita bisa kecewa ketika seorang pejabat melakukan korupsi. Tetapi kita jauh lebih cemas ketika mereka yang diberi mandat untuk memberantas korupsi justru tidak mampu menjaga dirinya sendiri dari godaan yang sama.
Sebab pemberantasan korupsi bukan hanya soal menangkap dan menghukum pelaku. Ia juga soal menjaga keyakinan masyarakat bahwa hukum masih bekerja, bahwa kekuasaan masih bisa diawasi, dan bahwa tidak ada jabatan yang membuat seseorang kebal terhadap pertanggungjawaban.
Itulah sebabnya Catatan Subversif Mochtar Lubis masih layak dibaca. Ia mengingatkan kita bahwa korupsi bukan penyakit baru. Dan perlawanan terhadapnya juga bukan pekerjaan satu generasi.
Mochtar bahkan menegaskan prinsip yang sederhana: siapa pun yang melakukan pelanggaran, apakah seorang menteri atau bahkan seorang presiden, jika terdapat fakta dan bukti yang cukup, maka pelanggaran itu harus diberitakan.
Di situlah keberanian pers diuji. Bukan ketika berhadapan dengan orang yang tidak punya kekuasaan, melainkan ketika harus mengatakan kepada orang yang berkuasa: Anda bisa salah.
Dan masyarakat pun memiliki pekerjaan yang sama pentingnya. Jangan menjadi terbiasa dengan korupsi. Jangan menganggapnya sebagai sesuatu yang memang begitulah negeri ini. Jangan pula cepat lelah hanya karena kasus demi kasus datang silih berganti.
Sebab korupsi selalu menemukan cara untuk beradaptasi. Ia bisa berganti modus, berganti wajah, berganti institusi, bahkan berganti generasi. Karena itu, perlawanan terhadapnya juga harus terus hidup.
Pers harus tetap berani. Masyarakat sipil harus tetap kritis. Mahasiswa harus tetap bertanya. Aparat hukum harus terus diawasi. Dan warga biasa harus menyadari bahwa uang publik yang dicuri pada akhirnya adalah hak kita yang dirampas. Hampir tujuh puluh tahun setelah Mochtar Lubis duduk di kursi terdakwa, bau busuk itu ternyata belum hilang. Mungkin ia hanya berganti pakaian.
Karena itu, jangan pernah berhenti mencium dan menunjuk sumber bau itu. Jangan pernah berhenti mengatakan bahwa yang salah memang salah. Sebab perlawanan terhadap korupsi bukan pekerjaan yang boleh kita selesaikan hanya karena kita sudah lelah. Selama bau busuk itu masih tercium, kita masih harus melawannya. []
