Editor Inilah perbedaan antara mengukur pekerjaan dan mengukur perubahan. Kita terlalu sering menganggap proyek yang selesai sebagai tanda keberhasilan. Padahal proyek hanyalah alat. Tujuannya adalah perubahan kehidupan warga.
Oleh Hasan Aspahani
Ada beberapa hal yang menarik dari pembahasan Perubahan APBD Kota Batam 2026. Berita ANTARA Kepri mencatat sejumlah persoalan yang disoroti DPRD: optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, belanja infrastruktur, banjir dan persampahan, pendidikan, kesehatan, UMKM, hingga ekonomi daerah. Pemerintah kemudian memberikan tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi tersebut sebelum pembahasan berlanjut di Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Berita semacam ini biasanya kita baca sebagai berita rutin tentang anggaran daerah. Padahal di balik angka-angka APBD terdapat pertanyaan yang jauh lebih penting: ketika kebutuhan kota begitu banyak sementara sumber daya terbatas, bagaimana Batam menentukan apa yang harus didahulukan?
APBD pada dasarnya bukan sekadar dokumen keuangan. Ia adalah cara pemerintah menerjemahkan gagasan tentang kota ke dalam keputusan yang bisa dibiayai. Jalan, drainase, sampah, sekolah, kesehatan, transportasi, UMKM, pelayanan publik—semuanya adalah pilihan. Dan pilihan-pilihan itu memperlihatkan kota seperti apa yang hendak dibangun.
Karena itu, perubahan APBD seharusnya tidak hanya dibaca dari sisi kenaikan atau penurunan angka. Kita perlu bertanya: apa yang dianggap penting oleh pemerintah dan DPRD, dan apakah yang dianggap penting itu memang yang paling dibutuhkan warga?
Pemerintah Batam menyampaikan bahwa optimalisasi PAD akan dilakukan melalui digitalisasi perpajakan, pemutakhiran data objek pajak, optimalisasi piutang dan aset, serta peningkatan kepatuhan dan pengawasan, bukan semata-mata menaikkan tarif. Pemerintah juga menegaskan bahwa belanja diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata, terutama pelayanan dasar, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
Kata “manfaat nyata” penting di sini. Sebab dari situlah kita bisa menguji sebuah anggaran. Anggaran jalan, misalnya, tidak cukup dinilai dari berapa kilometer jalan yang diperbaiki. Yang lebih penting: apakah waktu perjalanan warga berkurang? Apakah keselamatan meningkat? Apakah akses antarwilayah menjadi lebih baik?
Anggaran penanganan banjir juga tidak cukup diukur dari jumlah saluran yang dibangun. Pertanyaannya adalah: apakah frekuensi dan durasi banjir berkurang? Apakah rumah dan kegiatan ekonomi warga lebih terlindungi?
Begitu pula persampahan. Berapa ton sampah yang diangkut memang penting, tetapi ukuran akhirnya adalah apakah sistem pengelolaan sampah menjadi lebih baik, efisien, dan berkelanjutan.
Inilah perbedaan antara mengukur pekerjaan dan mengukur perubahan. Kita terlalu sering menganggap proyek yang selesai sebagai tanda keberhasilan. Padahal proyek hanyalah alat. Tujuannya adalah perubahan kehidupan warga.
Dalam tanggapannya, pemerintah menyebut kenaikan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar 20,98 persen antara lain diarahkan untuk penanganan banjir dari hulu hingga hilir, pengelolaan sampah, keselamatan lalu lintas dan perbaikan kualitas jalan.
Frasa “dari hulu hingga hilir” menarik karena menunjukkan bahwa persoalan kota mulai dilihat sebagai sebuah sistem. Cara berpikir seperti ini semestinya diperluas ke seluruh kebijakan anggaran.
Batam adalah kota yang tumbuh cepat. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 pada kisaran 6,4–7,4 persen dan menaikkan proyeksi pendapatan daerah dalam rancangan perubahan KUA-PPAS menjadi sekitar Rp4,25 triliun.
Pertumbuhan ekonomi tentu menggembirakan. Tetapi pertumbuhan juga mempunyai konsekuensi. Semakin banyak orang bergerak, semakin besar kebutuhan transportasi. Semakin banyak kawasan terbangun, semakin rumit persoalan air dan banjir. Semakin banyak kegiatan ekonomi, semakin besar kebutuhan energi dan semakin banyak sampah yang dihasilkan.
Kota yang tumbuh bukan hanya memperoleh lebih banyak peluang. Ia juga menghasilkan lebih banyak pekerjaan rumah.
Maka APBD harus dibaca sebagai instrumen untuk mengantisipasi konsekuensi pertumbuhan tersebut.
Di sinilah fungsi DPRD menjadi penting. Sorotan DPRD terhadap berbagai sektor bukan sekadar daftar kritik. Ia merupakan bagian dari mekanisme untuk menguji apakah rancangan pemerintah sudah menjawab persoalan kota. Proses pembahasan yang masih berlangsung memberi ruang bagi pertanyaan-pertanyaan tersebut diuji lebih jauh.
Menurut saya, publik juga perlu mengambil bagian. Bukan dengan menjadi ahli anggaran, melainkan dengan mengajukan pertanyaan sederhana:
Kalau uang publik dibelanjakan di sini, apa yang berubah dalam kehidupan kami?
Pertanyaan itu dapat digunakan untuk hampir semua program. Apa masalah yang hendak diselesaikan? Siapa yang menerima manfaat? Bagaimana keberhasilannya diukur? Kapan masyarakat bisa melihat hasilnya? Dengan pertanyaan semacam itu, APBD menjadi lebih dari dokumen keuangan. Ia menjadi kontrak yang bisa dibaca antara pemerintah dan warga.
Menarik pula bahwa pemerintah menyebut efisiensi belanja sebagai salah satu arah perubahan anggaran. Belanja pegawai disebut turun 1,46 persen, sementara belanja barang dan jasa naik 14,86 persen untuk mendukung operasional pelayanan publik dan BLUD. Bantuan sosial juga diarahkan menggunakan data terpadu berbasis by name by address agar lebih tepat sasaran.
Keputusan-keputusan itu layak diapresiasi sekaligus diawasi. Sebab efisiensi bukan sekadar mengurangi belanja. Efisiensi berarti memastikan setiap rupiah menghasilkan manfaat yang sepadan.
Begitu pula rencana penyertaan modal Rp20 miliar kepada Bank Riau Kepri Syariah. Pemerintah menyatakan keputusan itu mempertimbangkan risiko dan manfaat ekonomi serta kinerja investasi.
Uang publik yang diinvestasikan tentu membutuhkan alasan publik yang jelas: apa tujuannya, apa manfaat yang diharapkan, apa risikonya, dan bagaimana hasilnya akan dievaluasi.
Pada akhirnya, seluruh persoalan ini membawa kita kepada satu gagasan sederhana: APBD adalah cara sebuah kota memilih masa depannya.
Kalau anggaran diarahkan pada jalan dan transportasi, kita sedang memilih kota dengan mobilitas yang lebih baik. Kalau air, banjir dan lingkungan menjadi prioritas, kita sedang membangun ketahanan kota. Kalau pendidikan dan kesehatan diperkuat, kita sedang berinvestasi pada kualitas manusia. Kalau UMKM dan lapangan kerja mendapat perhatian, kita sedang berusaha memastikan pertumbuhan ekonomi menghasilkan kesempatan yang lebih luas.
Semua itu adalah pilihan.
Dan karena sumber daya terbatas, politik anggaran pada akhirnya adalah seni menentukan apa yang harus didahulukan ketika semua kebutuhan terasa penting.
Karena itu kita tidak harus memandang pembahasan APBD sebagai urusan pemerintah dan DPRD saja. Kita bisa belajar membaca kota melalui anggarannya.
Ke mana uang kota bergerak, ke sana pula sebagian masa depan kota sedang diarahkan.
Batam ingin menjadi kota investasi. Ia membutuhkan energi, air, jalan, pelabuhan dan jaringan digital. Batam ingin menjadi kota yang nyaman. Ia membutuhkan transportasi, ruang publik, pengelolaan sampah dan lingkungan yang baik. Batam ingin menjadi kota yang sejahtera. Ia membutuhkan pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan perlindungan sosial.
Semua visi besar itu pada akhirnya harus menemukan bentuknya dalam APBD.
Maka pertanyaan paling penting bukan sekadar:
“Berapa besar APBD Batam?”
Melainkan: “dengan uang sebanyak itu, Batam sedang memilih menjadi kota seperti apa?”
Pertanyaan tersebut membuat pembahasan anggaran menjadi lebih dekat dengan kehidupan warga. Sebab pada akhirnya, ukuran APBD yang baik bukan berapa banyak uang yang terserap, berapa banyak proyek yang diresmikan, atau berapa halaman dokumennya.
Ukuran paling sederhana adalah: apakah kehidupan warga menjadi lebih baik setelah uang publik itu dibelanjakan?
Kalau jawabannya dapat dilihat, dirasakan, dan diukur, maka anggaran telah bekerja sebagaimana mestinya. Kalau tidak, kita perlu kembali bertanya. Bukan hanya berapa uang yang dibelanjakan, tetapi untuk kota seperti apa uang itu dibelanjakan.
Sumber utama: ANTARA Kepri — “DPRD Batam soroti sejumlah isu dalam pembahasan Perubahan APBD 2026”
Sumber pembanding: Media Center Pemko Batam — “Amsakar Tegaskan Perubahan APBD Batam 2026 Fokus pada Pelayanan dan Kesejahteraan”
Konteks kebijakan anggaran: Media Center Pemko Batam — “Ekonomi Batam Diproyeksikan Tumbuh hingga 7,4 Persen, Pemko Naikkan Target Pendapatan Daerah”
