Botok, AMPB, dan Persoalan Kritik terhadap Sebuah Gerakan

Demokrasi yang sedang diperjuangkan tidak hanya membutuhkan keberanian untuk berbicara kepada kekuasaan. Demokrasi juga membutuhkan kerendahan hati untuk mendengar orang lain.

Oleh Hasan Aspahani

Sebuah gerakan publik tidak hanya diuji oleh keberaniannya menghadapi kekuasaan, tetapi juga oleh kemampuannya menghadapi kritik dari publik sendiri. Karena itu, ketika membaca tulisan Cakra Adi Negara di Facebook tentang gerakan Botok dan AMPB, saya melihat ada sesuatu yang lebih penting untuk dibicarakan daripada sekadar siapa yang benar dan siapa yang salah dalam peristiwa 27 Agustus. Cakra sedang mengingatkan bahwa sebuah gerakan yang membawa nama kepentingan publik tidak pernah boleh merasa memiliki kekebalan dari kritik publik. Saya setuju dengan pokok kritik itu, dan menurut saya Botok dan kawan-kawan memang perlu diingatkan.

Hal pertama yang penting adalah membedakan antara substansi perjuangan dan cara memperjuangkannya. Cakra sendiri sudah membuat pembedaan itu dengan cukup terang: ia mendukung tuntutan AMPB, tetapi tidak berarti harus menyetujui seluruh strategi yang ditempuh oleh gerakan tersebut. Kritik terhadap cara sebuah gerakan dikelola tidak identik dengan penolakan terhadap tujuan yang diperjuangkannya. Pembedaan ini sebenarnya sederhana, tetapi dalam suasana gerakan yang sedang bergairah, hal sederhana sering menjadi rumit. Orang yang mempertanyakan strategi bisa dengan mudah dianggap tidak mendukung perjuangan. Orang yang meminta penjelasan bisa dicurigai sedang menggembosi gerakan. Bahkan orang yang berbeda pendapat dapat segera ditempatkan sebagai buzzer atau pihak yang berseberangan. Di sinilah kita harus berhati-hati. Sebab jika setiap kritik terhadap pengelolaan gerakan dianggap sebagai serangan terhadap perjuangan, maka kita sedang membuat kesalahan berpikir yang serius: kita menganggap penggerak dan perjuangannya sebagai satu hal yang sama.

Padahal sebuah gerakan yang mengatasnamakan rakyat justru harus siap menghadapi rakyat yang bertanya. Begitu sebuah gerakan menyatakan dirinya sebagai gerakan nasional, ia masuk ke ruang publik dan sejak saat itu keputusan-keputusannya menjadi layak diperhatikan, dipertanyakan, dievaluasi, bahkan dikritik. Cakra menyoroti kontradiksi yang menurut saya penting: jangan menginginkan skala nasional ketika membutuhkan dukungan, tetapi ketika publik mulai bertanya lalu mengatakan bahwa semuanya merupakan urusan internal kelompok. Saya kira ini prinsip dasar dalam kehidupan publik. Kita menuntut pemerintah transparan karena pemerintah bekerja atas nama rakyat. Kita meminta DPR mendengar kritik karena DPR membawa mandat rakyat. Maka standar yang sama patut diterapkan kepada siapa pun yang tampil sebagai penggerak gerakan rakyat. Tidak mungkin meminta legitimasi publik sekaligus menolak kontrol publik.

Baca: Dari Fatimah ke Botok: Agar Kita Tak Terkecoh Kilau Perhiasan Palsu

Karena itu, kritik Cakra terhadap cara Botok merespons kritik juga patut diperhatikan. Kalau orang yang mempertanyakan gerakan segera dicap buzzer, pro-pemerintah, atau bagian dari upaya penggembosan, maka perdebatan substansial akan berhenti sebelum dimulai. Cakra menyebut istilah buzzer dalam situasi semacam itu bisa berubah menjadi semacam tombol mute untuk menghindari evaluasi. Saya kira metafora itu tepat. Kritik tidak harus benar agar layak didengar. Yang diperlukan adalah kesediaan untuk menguji apakah kritik itu benar atau tidak. Kalau keliru, bantah dengan argumentasi. Kalau faktanya salah, tunjukkan faktanya. Kalau ada informasi yang belum diketahui, berikan penjelasan. Jangan menjadikan identitas pengkritik sebagai pengganti jawaban atas kritiknya.

Ini menjadi semakin penting karena persoalan yang dihadapi AMPB bukan sekadar persoalan keberanian turun ke jalan. Cakra mengingatkan bahwa ketika berhadapan dengan elite politik di Senayan, keberanian harus berjalan bersama kecerdasan strategi. Orang-orang di sana sudah bertahun-tahun hidup dalam negosiasi, lobi, kompromi, pembentukan opini, permainan fraksi, dan berbagai manuver kekuasaan. Saya sepakat dengan pokok pikiran ini. Nyali penting, tetapi nyali bukan strategi. Sebuah gerakan politik membutuhkan konsolidasi, disiplin informasi, jaringan, kemampuan membaca situasi, kemampuan bernegosiasi, dan kemampuan menentukan kapan harus bertahan serta kapan harus mengambil langkah lain. Keberanian membawa orang ke jalan; strategi menentukan apakah keberanian itu menghasilkan sesuatu setelah massa meninggalkan jalan.

Karena itu pula, pertanyaan mengenai pertemuan perwakilan AMPB dengan Sufmi Dasco Ahmad pada malam 26 Agustus layak diperlakukan sebagai pertanyaan publik. Cakra tidak mengatakan bahwa pertemuan tersebut otomatis membuktikan aksi 27 Agustus sebagai sebuah settingan. Ia justru menegaskan bahwa kesimpulan semacam itu terlalu jauh. Yang dipersoalkan adalah kronologi dan akuntabilitas: siapa yang menginisiasi pertemuan, apa yang dibicarakan, apakah tenggat 15 Desember sudah muncul malam sebelumnya, sejauh mana massa mengetahui komunikasi tersebut, dan mengapa informasi tentang pertemuan itu baru menjadi terang setelah diberitakan Tempo. Menurut saya, pertanyaan semacam itu tidak bisa begitu saja disebut fitnah. Bertanya bukan menuduh. Justru dalam sebuah gerakan publik, pertanyaan adalah bagian dari mekanisme kontrol. Jika ada penjelasan yang kuat, sampaikan. Jika ada kronologi yang lengkap, buka. Publik tidak harus dipaksa percaya hanya karena yang meminta kepercayaan adalah penggerak gerakan.

Hal yang sama berlaku pada keputusan menarik massa dari kawasan DPR. Cakra mempertanyakan dasar penilaian situasi ketika AMPB meninggalkan kawasan DPR sekitar pukul satu siang, sementara kericuhan besar kemudian berlangsung hingga sore dan aparat melakukan pembubaran sekitar pukul tujuh malam. Kita tentu tidak bisa menyimpulkan dari kronologi itu saja bahwa keputusan mundur keliru atau memiliki motif tertentu. Tetapi keputusan strategis memang boleh ditanyakan. Apakah situasinya dinilai sudah selesai? Apakah tuntutan dianggap sudah memperoleh hasil yang cukup? Apakah ada pertimbangan keamanan? Apakah ada skenario lain yang dipertimbangkan? Pertanyaan seperti ini tidak mengurangi penghargaan terhadap mereka yang berada di lapangan. Sebaliknya, ia membantu kita memahami bagaimana sebuah gerakan mengambil keputusan dalam situasi yang penuh tekanan.

Cakra juga mengkritik soal konsolidasi. Beberapa hari berada di Jakarta, menurutnya, semestinya dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk mengatur logistik dan titik berkumpul, tetapi juga membangun komunikasi yang lebih luas dengan BEM, akademisi, masyarakat sipil, organisasi profesi, buruh, komunitas pengemudi, aktivis nasional, dan kelompok masyarakat lainnya. Saya tidak berada dalam posisi untuk mengatakan seberapa jauh konsolidasi itu sebenarnya telah dilakukan. Tetapi sebagai kritik strategis, pertanyaan tersebut sah. Sebab sebuah gerakan yang ingin menjadi besar tidak cukup hanya mengandalkan keberanian kelompok inti. Ia membutuhkan kemampuan membangun koalisi dan memperluas basis sosial. Seorang pemimpin tidak harus menjadi orang paling pintar di dalam ruangan, tetapi ia harus tahu siapa saja yang perlu dibawa masuk ke ruangan.

Di sinilah saya kira ada pelajaran penting bagi Botok dan kawan-kawan. Jangan menjadikan keterbatasan sebagai alasan untuk menolak kritik. Kalau ada kekurangan pengetahuan hukum, libatkan ahli hukum. Kalau tidak memahami legislasi, ajak orang yang memahami legislasi. Kalau tidak menguasai negosiasi politik, cari negosiator yang berpengalaman. Kekuatan seorang pemimpin bukan terletak pada kemampuannya melakukan segala sesuatu sendiri, melainkan pada kemampuannya membangun tim yang menutup kelemahannya. Gerakan yang matang bukan gerakan yang semua keputusannya lahir dari satu atau dua orang, tetapi gerakan yang memiliki cukup banyak kepala untuk menguji keputusan sebelum keputusan itu dijalankan.

Namun, bagi saya, bagian paling penting dari tulisan Cakra justru bukan kritik terhadap strategi AMPB. Ia adalah kritik terhadap cara sebuah gerakan memperlakukan orang yang mengkritiknya. Cakra menunjukkan sebuah kontradiksi: ketika masyarakat mengkritik pejabat negara, kita menganggap kritik itu sebagai hak warga negara. Tetapi ketika masyarakat mengkritik penggerak gerakan, mereka malah diminta turun sendiri ke jalan. Logika ini tentu tidak bisa diterima. Kalau seseorang mengkritik DPR, ia tidak harus menjadi anggota DPR. Kalau seseorang mengkritik pemerintah, ia tidak harus menjadi menteri. Maka orang yang mengkritik sebuah gerakan juga tidak harus menjadi penggerak gerakan tersebut. Kritik tidak membutuhkan kartu anggota.

Ada sesuatu yang lebih berbahaya jika logika semacam ini dibiarkan: perjuangan bisa perlahan berubah menjadi milik penggeraknya. Mula-mula yang diperjuangkan adalah tuntutan publik. Kemudian nama penggerak semakin besar. Setelah itu kritik terhadap strategi dianggap kritik terhadap tokoh. Kritik terhadap tokoh dianggap kritik terhadap gerakan. Dan akhirnya, kritik terhadap gerakan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap tuntutan. Pada tahap itu, kita tidak lagi sedang membangun gerakan publik. Kita sedang membangun kultus kecil di sekitar orang yang merasa paling berjasa memperjuangkan kepentingan publik.

Saya kira Botok dan kawan-kawan perlu menghindari jebakan itu. Keberanian layak dihormati, tetapi keberanian tidak membuat seseorang selalu benar. Pengalaman lapangan layak dihargai, tetapi pengalaman lapangan tidak membuat seseorang kebal terhadap evaluasi. Justru pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang sanggup mendengar kalimat yang tidak menyenangkan: bagian ini benar, tetapi bagian itu harus diperbaiki. Cakra menempatkan gagasan semacam itu sebagai inti kritiknya.

Saya setuju. Bahkan saya kira kritik dari orang-orang yang berada di luar lingkaran penggerak bisa menjadi salah satu aset penting sebuah gerakan. Mereka tidak selalu memiliki seluruh informasi yang dimiliki penggerak, tetapi mereka bisa melihat sesuatu yang mungkin tidak terlihat dari dalam. Mereka bisa mempertanyakan asumsi, menguji keputusan, menemukan kontradiksi, dan menunjukkan bagaimana gerakan itu terbaca dari luar. Orang di dalam gerakan membutuhkan orang di luar gerakan untuk sesekali bercermin.

Sebab musuh sebuah gerakan bukan hanya lawan politiknya. Kadang-kadang musuh yang lebih berbahaya adalah lingkungan yang membuat para penggeraknya hanya mendengar tepuk tangan. Jika setiap kritik langsung dianggap permusuhan, lama-lama seorang pemimpin hanya akan dikelilingi orang-orang yang mengatakan bahwa semua yang dilakukan sudah benar. Di situlah kemampuan melakukan evaluasi diri mulai mati. Dan ketika kemampuan evaluasi diri mati, sebuah gerakan bisa menjadi sangat berani sekaligus sangat mudah salah arah.

Karena itu saya membaca tulisan Cakra bukan sebagai usaha untuk menjatuhkan Botok atau AMPB, melainkan sebagai sebuah peringatan. Gerakan yang mengatasnamakan publik harus bersedia menjadi objek pengawasan publik. Tidak ada tuntutan yang begitu suci sehingga strategi memperjuangkannya tidak boleh dipertanyakan. Tidak ada penggerak yang begitu berjasa sehingga responsnya terhadap kritik tidak boleh dikritik pula.

Saya mendukung tuntutan yang diperjuangkan AMPB. Saya menghormati orang-orang yang berani turun ke jalan. Tetapi dukungan itu tidak mengharuskan saya menganggap semua keputusan penggeraknya benar. Saya juga tidak melihat alasan untuk mengkultuskan siapa pun yang menggerakkan perjuangan tersebut. Sebab yang harus kita kawal bukan ego siapa yang paling berjasa, melainkan kepentingan publik yang menjadi alasan gerakan itu lahir.

Pada akhirnya, persoalannya bukan siapa Cakra dan bukan pula siapa Botok. Persoalan sebenarnya adalah apakah sebuah perjuangan publik lebih besar daripada orang-orang yang menggerakkannya. Kalau lebih besar, maka kritik tidak akan menjadi ancaman. Kritik justru menjadi bagian dari cara perjuangan itu menjaga dirinya agar tidak menyimpang dari tujuan awal.

Maka pesan kepada Botok dan kawan-kawan sebenarnya sederhana: jangan baper, evaluasi. Tidak semua kritik harus diterima, tetapi kritik yang masuk akal harus didengar. Jika kritiknya salah, jawab dengan argumentasi. Jika faktanya keliru, tunjukkan faktanya. Jika ada kekurangan, perbaiki. Jangan sibuk mencari tahu siapa yang mengkritik sebelum melihat apa yang dikritik.

Sebab demokrasi yang sedang diperjuangkan tidak hanya membutuhkan keberanian untuk berbicara kepada kekuasaan. Demokrasi juga membutuhkan kerendahan hati untuk mendengar orang lain. Dan bagi sebuah gerakan publik, mungkin inilah ujian yang sesungguhnya: beranikah ia menerima kritik dari orang-orang yang sebenarnya sedang berada di pihak yang sama? Kalau jawabannya ya, gerakan itu akan menjadi lebih dewasa. Kalau jawabannya tidak, kita patut bertanya: apa bedanya cara kita memperlakukan kritik dengan cara kekuasaan memperlakukan kritik yang selama ini kita lawan? []