Editor Karena itu kita membutuhkan rantai tanggung jawab, bukan sekadar saling menyalahkan. Warga memang harus disiplin membuang sampah. Pemerintah harus memastikan pelayanan pengangkutan berjalan. Dunia usaha harus bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan kegiatannya. Produsen juga perlu ikut memikirkan apa yang terjadi terhadap kemasan dan produknya setelah digunakan.
Oleh Hasan Aspahani
Produksi sampah adalah konsekuensi kemajuan sebuah kota. Semakin banyak orang tinggal, bekerja, berbelanja, makan, dan beraktivitas, semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Karena itu, sampah bukan sesuatu yang berada di luar pembangunan kota. Ia justru merupakan salah satu konsekuensi yang harus dipikirkan sejak awal ketika sebuah kota tumbuh.
Batam sedang tumbuh. Penduduknya bertambah, kawasan permukiman berkembang, kegiatan perdagangan dan jasa meningkat, kawasan industri terus bergerak. Semua itu menghasilkan kemajuan, tetapi sekaligus menghasilkan sesuatu yang setiap hari harus diurus: sampah.
Dari sini persoalannya menjadi menarik: apakah sistem persampahan Batam tumbuh secepat kotanya? Pertanyaan itu terasa relevan ketika kita membaca berbagai berita tentang persoalan sampah di Batam. Salah satunya tentang sampah di Kelurahan Sagulung Kota yang disebut tidak diangkut selama dua minggu karena armada pengangkut mengalami kerusakan. Berita Tribun Batam tentang sampah di Sagulung Kota
Tentu saja kendaraan bisa rusak. Tetapi justru karena kendaraan bisa rusak, kita perlu bertanya lebih jauh tentang sistem yang berada di belakangnya. Jika satu armada mengalami gangguan lalu pengangkutan sampah di sebuah kawasan terhenti selama berminggu-minggu, persoalannya tidak lagi semata-mata tentang truk yang rusak. Ini sudah menjadi persoalan ketahanan pelayanan publik.
Sampah tidak berhenti diproduksi ketika truk rusak. Rumah tangga tetap menghasilkan sampah setiap hari. Pasar tetap beroperasi. Restoran tetap buka. Aktivitas ekonomi tetap berlangsung. Karena itu, sistem pengangkutan sampah harus dirancang dengan asumsi sederhana: sesuatu pasti akan mengalami gangguan, dan kota harus tetap mampu bekerja ketika gangguan itu terjadi.
Kita tidak akan menganggap wajar jika pelayanan air berhenti selama dua minggu hanya karena satu pompa rusak. Kita juga akan mempertanyakan jika layanan ambulans terhenti karena kendaraan mengalami kerusakan. Sampah memang tidak terlihat sepenting kedua layanan tersebut, tetapi dampaknya kepada kehidupan kota juga nyata. Sampah yang dibiarkan menumpuk akan menjadi persoalan lingkungan, kesehatan dan kenyamanan warga.
Karena itu, masalah armada seharusnya menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi sistem, bukan sekadar alasan untuk menjelaskan mengapa sampah terlambat diangkut. Berapa jumlah armada yang tersedia? Berapa yang beroperasi? Berapa yang sedang diperbaiki? Apakah tersedia kendaraan cadangan? Bagaimana pemeliharaannya? Seberapa cepat sistem merespons ketika satu kendaraan tidak dapat digunakan?
Pertanyaan-pertanyaan itu memang terdengar teknis. Tetapi sesungguhnya ia menyangkut sesuatu yang sangat mendasar dalam pemerintahan kota: seberapa tangguh pelayanan publik ketika salah satu bagiannya gagal bekerja?
Namun, persoalan sampah juga tidak bisa seluruhnya dibebankan kepada pemerintah. Warga menghasilkan sampah. Pemerintah mengelola sistem pengumpulan dan pengangkutannya. Dunia usaha menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Produsen menentukan barang dan kemasan yang beredar. Semuanya mempunyai bagian dalam persoalan ini.
Karena itu kita membutuhkan rantai tanggung jawab, bukan sekadar saling menyalahkan. Warga memang harus disiplin membuang sampah. Pemerintah harus memastikan pelayanan pengangkutan berjalan. Dunia usaha harus bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan kegiatannya. Produsen juga perlu ikut memikirkan apa yang terjadi terhadap kemasan dan produknya setelah digunakan.
Sebab sampah bukan hanya soal siapa yang mengangkutnya. Persoalannya dimulai jauh sebelum sebuah kantong sampah diletakkan di depan rumah.
Di sinilah kita perlu mengubah cara pandang terhadap sampah. Selama ini kita cenderung melihatnya sebagai persoalan kebersihan: bagaimana agar sampah segera diambil dan kota terlihat bersih. Padahal sampah berkaitan dengan banyak persoalan kota sekaligus—lingkungan, kesehatan, drainase, banjir, perilaku warga, konsumsi, hingga ekonomi.
Sampah yang masuk ke saluran air dapat memperburuk persoalan drainase dan banjir. Sampah yang dibakar sembarangan mencemari udara. Sampah yang menumpuk terlalu lama menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Artinya, sampah tidak pernah benar-benar menjadi persoalan yang berdiri sendiri.
Ia terhubung dengan cara kota bekerja. Karena itu menarik jika pengelolaan sampah mulai diperlakukan seperti pengelolaan air dan energi: sebagai infrastruktur dasar kota. Pemerintah perlu mengetahui berapa banyak sampah yang dihasilkan, dari mana asalnya, bagaimana pergerakannya, berapa kapasitas pengangkutan yang tersedia, bagaimana pengolahannya, dan berapa banyak yang akhirnya harus dibuang.
Lebih penting lagi, kita perlu mulai berpikir dari hulunya. Selama ini model kita terlalu sederhana: buang, angkut, lalu buang lagi. Model semacam itu akan semakin berat ketika kota terus berkembang dan volume sampah terus meningkat. Kita tidak mungkin menyelesaikan persoalan hanya dengan menambah jumlah truk dan memperbesar tempat pembuangan.
Pertanyaan yang lebih cerdas adalah: bagaimana mengurangi jumlah sampah yang sejak awal masuk ke sistem? Sebagian material yang kita sebut sampah sebenarnya masih mempunyai nilai. Plastik, kertas, logam, kaca dan berbagai material lain dapat dipilah dan dikembalikan ke rantai produksi. Sampah organik dapat diolah. Barang tertentu dapat digunakan kembali.
Karena itu pemilahan dari sumber, bank sampah, pengomposan, daur ulang, penggunaan kembali dan ekonomi sirkular bukan sekadar kegiatan tambahan. Semuanya dapat menjadi bagian dari arsitektur persampahan kota. Paradigmanya harus bergeser dari sekadar angkut dan buang menjadi kurangi, pilah, gunakan kembali, olah, dan baru buang sisanya.
Ini juga penting bagi Batam sebagai kota yang terus mengejar pertumbuhan ekonomi. Kita sering menghitung kemajuan melalui jumlah investasi, pembangunan kawasan industri, pertambahan rumah, pusat perdagangan, jalan dan berbagai infrastruktur baru. Tetapi setiap pertumbuhan mempunyai konsekuensi material.
Semakin banyak barang masuk ke kota, semakin banyak barang yang pada akhirnya menjadi limbah. Maka ketika merencanakan masa depan Batam, kita semestinya tidak hanya bertanya apa yang akan dibangun, tetapi juga apa yang akan dihasilkan oleh semua pembangunan itu setelah digunakan.
Kota yang bertambah penduduknya membutuhkan lebih banyak rumah. Rumah menghasilkan sampah. Kota yang semakin ramai membutuhkan lebih banyak restoran dan pusat perdagangan. Aktivitas itu menghasilkan sampah. Industri berkembang dan menghasilkan limbah. Semuanya membutuhkan sistem pengelolaan.
Dengan kata lain, sampah adalah bagian dari perencanaan pertumbuhan kota. Dan ada satu perspektif yang menurut saya perlu lebih sering dibicarakan: sampah juga merupakan persoalan ekonomi. Sesuatu yang kita buang belum tentu kehilangan nilai. Nilainya sering hilang karena kita mencampurnya. Botol plastik yang bersih berbeda nilainya dengan botol plastik yang bercampur dengan sisa makanan. Kertas yang terpilah berbeda dengan kertas yang basah dan tercampur sampah organik.
Artinya, dengan sistem yang tepat, sebagian sampah dapat kembali menjadi bahan baku. Di situlah gagasan ekonomi sirkular menjadi relevan bagi Batam. Kota industri seperti Batam seharusnya mempunyai kepentingan untuk mempertahankan material agar selama mungkin berada dalam siklus ekonomi, bukan secepat mungkin mengirimnya ke tempat pembuangan.
Pada akhirnya, persoalan sampah membawa kita kepada pertanyaan yang lebih besar tentang kota macam apa yang sedang kita bangun.
Kita bisa membangun gedung yang tinggi, jalan yang lebar, kawasan industri yang modern dan berbagai infrastruktur yang membanggakan. Tetapi ada satu sisi kemajuan kota yang sering luput dari perhatian: bagaimana kota mengurus apa yang tidak lagi kita inginkan. Di situlah kualitas tata kelola terlihat dalam bentuknya yang paling sederhana. Apakah sampah diambil tepat waktu? Apakah ketika satu armada rusak pelayanan tetap berjalan? Apakah warga mempunyai sistem pemilahan yang mudah? Apakah sampah yang masih bernilai bisa kembali menjadi sumber daya? Apakah pemerintah mempunyai perencanaan untuk menghadapi pertumbuhan volume sampah beberapa tahun ke depan?
Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar apakah hari ini jalan terlihat bersih.
Sebab kota modern bukan kota yang tidak menghasilkan sampah. Itu mustahil. Kota modern adalah kota yang mengetahui berapa banyak sampah yang dihasilkannya, memahami dari mana sampah itu berasal, mampu mengurangi produksinya, mengolah sebanyak mungkin yang masih bernilai, dan memastikan sisanya dikelola tanpa membebani warga dan lingkungan.
Karena itu, berita tentang sampah yang tidak diangkut selama dua minggu jangan kita lihat sebagai cerita kecil tentang sebuah truk yang rusak.
Ia adalah sebuah alarm kecil tentang sistem kota. Batam sedang tumbuh. Dan pertumbuhan itu akan terus menghasilkan sampah.
Pertanyaannya bukan apakah kita bisa membuat Batam bebas sampah. Pertanyaannya adalah apakah kita mampu membangun sistem persampahan yang tumbuh bersama kota, tahan terhadap gangguan, melibatkan warga dan dunia usaha, serta semakin sedikit bergantung pada pola “angkut dan buang”.
Sebab pada akhirnya, ukuran kemajuan sebuah kota bukan hanya apa yang berhasil dibangunnya. Ada ukuran lain yang jauh lebih sederhana: bagaimana kota mengurus apa yang setiap hari dibuang oleh warganya. Dan kalau satu truk rusak saja bisa membuat sampah menumpuk selama dua minggu, mungkin yang harus kita perbaiki bukan hanya truknya. Kita perlu memperbaiki sistemnya. []
