Editor Mengapa penguasa yang tak tahan ditertawakan selalu punya masalah dengan kartunis.
Oleh Hasan Aspahani
“A political cartoon is a barometer of freedom. That’s why dictators hate cartoonists.” Sebuah kartun politik adalah barometer kebebasan. Itulah sebabnya para diktator membenci kartunis.
Kalimat itu diucapkan Rayma Suprani, kartunis editorial asal Venezuela, dalam sebuah ceramah TEDWomen pada 2019. Kalimat pendek itu memuat sebuah tesis yang layak direnungkan: kebebasan sebuah masyarakat tidak hanya bisa diukur dari apa yang boleh dikatakan warganya, tetapi juga dari apa yang boleh mereka tertawakan.
Kartun politik, dalam pengertian ini, bukan sekadar gambar lucu di halaman koran. Ia adalah instrumen untuk menguji batas-batas kebebasan. Ia mengukur seberapa jauh kekuasaan bersedia menerima kritik, bahkan ketika kritik itu datang dalam bentuk yang paling ringkas, paling jenaka, dan paling menyakitkan bagi orang yang menjadi sasarannya.
Dan barangkali, justru karena itulah, kartun politik mempunyai kedudukan yang istimewa dalam kehidupan demokrasi.
Satu gambar, sebuah gugatan
Ada sesuatu yang unik dari kartun editorial. Ia tidak membutuhkan halaman panjang untuk menyampaikan pendapat. Tidak harus menyusun argumen dalam belasan paragraf, mengutip berbagai dokumen, atau menghadirkan serangkaian data. Sebuah gambar, beberapa garis, satu metafora visual, dan mungkin sebaris kalimat sudah cukup untuk membuat pembaca memahami sebuah persoalan.
Rayma Suprani menyebut kartun yang baik sebagai karya yang mampu menyampaikan alur sebuah film panjang dalam satu bingkai. Kartun harus menangkap inti sebuah cerita dengan presisi.
Itulah tantangan sekaligus kekuatannya.
Seorang kartunis bisa menggambarkan seorang pejabat yang sedang memotong pita peresmian sebuah jembatan, sementara di bawahnya warga masih harus menyeberangi sungai dengan perahu. Tidak diperlukan penjelasan panjang tentang kesenjangan antara seremoni pembangunan dan kenyataan hidup masyarakat. Kontradiksi itu sudah berbicara melalui gambar.
Kartun bekerja dengan mempertemukan dua hal yang seharusnya tidak bertemu: janji dan kenyataan, pidato dan tindakan, citra dan fakta, kekuasaan dan akibat dari penggunaan kekuasaan itu sendiri.
Di situlah satire menemukan daya kritisnya. Ia membuat sesuatu yang selama ini tampak wajar menjadi ganjil. Ia membalik sudut pandang. Ia memperlihatkan apa yang mungkin luput dari perhatian ketika sebuah peristiwa hanya dibaca melalui bahasa resmi.
Kartunis tidak selalu menyampaikan sesuatu yang baru. Kadang-kadang, ia hanya membuat kita melihat sesuatu yang sudah kita ketahui dengan cara yang sama sekali berbeda.
Dan perubahan cara melihat itu bisa menjadi awal dari kesadaran kritis.
Mengapa penguasa takut ditertawakan?
Kekuasaan membutuhkan legitimasi. Ia membutuhkan pengakuan, kepatuhan, dan keyakinan bahwa keputusan-keputusannya memiliki alasan yang dapat diterima. Dalam banyak keadaan, kekuasaan juga membutuhkan sebuah citra: pemimpin yang selalu benar, pemerintah yang selalu bekerja, pejabat yang selalu menguasai keadaan.
Kartun politik mengganggu kebutuhan itu.
Ia bisa mengubah seorang pemimpin yang tampil agung di podium menjadi sosok kecil yang berdiri di atas tumpukan janji. Ia bisa mengubah pidato tentang keberhasilan menjadi gambar sebuah kapal yang megah, tetapi bocor di segala sisi. Ia bisa memperlihatkan jarak antara cara penguasa memandang dirinya sendiri dan cara masyarakat mengalami kebijakannya.
Kartun melakukan sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh bahasa birokrasi: ia meruntuhkan jarak simbolis antara penguasa dan orang-orang yang diperintahnya.
Tentu, tidak semua pemimpin yang keberatan terhadap sebuah kartun otomatis seorang diktator. Kritik terhadap karya jurnalistik bisa disampaikan melalui bantahan, argumentasi, atau bahkan gugatan hukum yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Kartun pun dapat keliru, tidak adil, atau menggunakan stereotip yang merugikan.
Namun, ada perbedaan mendasar antara membantah sebuah kartun dan berusaha membungkam orang yang menggambarnya.
Bantahan masih mengakui bahwa kritik merupakan bagian dari percakapan publik. Pembungkaman justru berusaha mengeluarkan kritik itu dari percakapan.
Ketika sebuah gambar dibalas dengan ancaman, intimidasi, atau pemecatan karena isi kritiknya, persoalannya tidak lagi berhenti pada apakah gambar itu lucu, benar, atau pantas. Persoalannya telah bergeser menjadi: apakah seseorang masih bebas menyampaikan kritik terhadap kekuasaan?
Di titik itulah kartun menjadi barometer.
Rayma Suprani: ketika sebuah gambar membawa konsekuensi
Bagi Rayma Suprani, pernyataan tersebut bukan sekadar teori tentang kebebasan berekspresi. Ia lahir dari pengalaman pribadi.
Selama hampir dua dekade, Suprani bekerja sebagai kartunis untuk surat kabar Venezuela, El Universal. Pada 2014, ia diberhentikan setelah menerbitkan kartun yang menghubungkan warisan politik Hugo Chávez dengan persoalan sistem layanan kesehatan Venezuela.
Kartun itu menggunakan garis datar pada monitor detak jantung yang dibentuk menyerupai tanda tangan Chávez. Sebuah gagasan visual yang sederhana, tetapi sarat makna politik.
Setelah pemecatan itu, Suprani mengaku menerima ancaman dan mengalami tekanan. Ia kemudian meninggalkan Venezuela dan melanjutkan pekerjaannya dari Miami.
Pengalaman tersebut ia ceritakan dalam ceramah TED berjudul Dictators Hate Political Cartoons — So I Keep Drawing Them.
Kita tidak harus menyetujui setiap pandangan politik Suprani untuk memahami arti pengalamannya. Justru di situlah prinsip kebebasan diuji: apakah kebebasan berekspresi hanya berlaku bagi pendapat yang kita sukai, atau juga melindungi pendapat yang membuat kita marah?
Kasus Suprani memperlihatkan bahwa bagi seorang kartunis, harga sebuah gambar bisa jauh melampaui honorarium atau ruang publikasi. Ada risiko kehilangan pekerjaan, menghadapi intimidasi, bahkan terpaksa meninggalkan negeri sendiri.
Namun, ia terus menggambar.
Dalam ceramahnya, Suprani juga mengingatkan bahwa kartun dapat membantu masyarakat mengingat orang-orang yang dilupakan. Ia pernah menggambar wajah para perempuan yang dipenjara di Venezuela. Salah satu perempuan yang pernah dipenjara kemudian mengatakan kepadanya bahwa gambar tersebut membantu orang lain mengetahui kisahnya.
Kartun, dengan demikian, tidak hanya dapat menertawakan kekuasaan. Ia juga dapat memberi wajah kepada mereka yang kehilangan suara.
Kartun sebagai bahasa kritik
Untuk memahami kekuatan kartun politik, kita perlu melihatnya bukan semata-mata sebagai produk seni, melainkan sebagai bahasa.
Bahasa kartun adalah bahasa pemadatan. Ia mengambil sebuah peristiwa yang rumit, memilih satu kontradiksi yang paling penting, lalu menerjemahkannya menjadi metafora visual.
Seorang kartunis harus memutuskan apa yang perlu diperbesar, apa yang perlu dihilangkan, dan bagian mana yang harus diletakkan di pusat perhatian. Setiap keputusan menggambar sekaligus merupakan keputusan menafsirkan.
Karena itu, kartun editorial tidak pernah sepenuhnya netral. Ia memiliki sudut pandang. Ia memilih posisi terhadap sebuah peristiwa, kemudian mengajak pembaca melihat peristiwa tersebut melalui posisi itu.
Namun, berpihak pada suatu argumen tidak sama dengan bebas dari tanggung jawab.
Kartunis yang baik harus memiliki ketajaman observasi, kecermatan membaca konteks, dan kemampuan membedakan kritik terhadap tindakan publik dari serangan terhadap identitas pribadi. Ia perlu memahami bahwa sebuah metafora dapat menerangi persoalan, tetapi juga dapat menyesatkan jika dibangun dari informasi yang keliru.
Kekuatan kartun terletak pada kemampuannya menyederhanakan tanpa menghilangkan inti persoalan. Kelemahannya muncul ketika penyederhanaan berubah menjadi pemelintiran.
Inilah sebabnya kartun editorial menuntut lebih dari sekadar kemampuan menggambar lucu. Ia membutuhkan kecerdasan membaca peristiwa, pengetahuan politik, kepekaan sosial, dan keberanian mengambil posisi.
Garis yang tampak sederhana di atas kertas sesungguhnya menyimpan proses berpikir yang panjang.
Dari halaman koran ke ruang digital
Kartun politik memiliki sejarah panjang dalam pers. Selama bertahun-tahun, halaman opini dan editorial surat kabar menyediakan ruang bagi kartunis untuk menafsirkan peristiwa yang sedang menjadi perhatian publik.
Dalam ekosistem itu, kartun hadir bersama berita, tajuk rencana, dan tulisan opini. Pembaca dapat melihat sebuah peristiwa dari berbagai bentuk penyajian: laporan faktual, argumentasi tertulis, dan satire visual.
Kini, kartun bergerak melalui media sosial. Ia bisa melintasi batas negara dalam hitungan menit, terlepas dari halaman koran tempat ia pertama kali diterbitkan.
Perubahan ini memperluas jangkauan kartunis, tetapi sekaligus menghadirkan persoalan baru. Sebuah gambar dapat dipotong dari konteksnya, disebarkan tanpa keterangan, atau dipakai untuk memperkuat kemarahan kelompok tertentu.
Suprani mengamati bahwa percakapan digital sering kali menyempit menjadi dua respons: suka atau marah. Padahal, menurutnya, kartun yang baik lahir dari proses berpikir yang mendalam, melalui percobaan, kegagalan, dan revisi berulang.
Ini sebuah ironi. Medium yang memungkinkan kartun menjangkau lebih banyak orang juga dapat membuat orang semakin jarang berhenti untuk memikirkannya.
Kartun yang seharusnya mengundang perenungan bisa berubah menjadi sekadar amunisi dalam pertengkaran. Pembaca hanya bertanya apakah gambar itu menyerang pihak yang mereka sukai atau pihak yang mereka benci.
Padahal, pertanyaan yang lebih penting adalah: apa yang sedang diperlihatkan oleh kartun ini? Fakta apa yang mendasarinya? Kontradiksi apa yang ingin diungkap? Dan apakah kita bersedia memeriksa kritiknya, bahkan ketika kritik itu mengganggu keyakinan kita sendiri?
Kebebasan berekspresi tidak akan banyak berarti jika masyarakat kehilangan kesediaan untuk berpikir.
Bagaimana dengan kita?
Kita bisa membawa gagasan Suprani ke lingkungan pers dan kehidupan publik kita sendiri.
Bagaimana nasib kartun editorial di ruang redaksi? Seberapa leluasa seorang kartunis mengkritik pejabat, pemilik modal, partai politik, atau lembaga yang memiliki pengaruh terhadap media tempatnya bekerja?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak harus dijawab dengan menuduh bahwa setiap keberatan terhadap kartun merupakan bentuk penindasan. Kita perlu melihat kasus demi kasus: apa isi kartunnya, bagaimana konteks penerbitannya, apa alasan keberatan yang diajukan, dan bagaimana tanggapan terhadap karya tersebut dilakukan.
Namun, kita juga perlu menyadari bahwa kebebasan pers bukan hanya perkara apakah sebuah surat kabar boleh terbit atau sebuah media boleh menyiarkan berita. Kebebasan itu juga menyangkut ruang bagi para pekerjanya untuk menjalankan fungsi kritik tanpa tekanan yang tidak semestinya.
Kartunis editorial berada di salah satu garis depan ruang tersebut.
Ia tidak memiliki mikrofon sebesar seorang pejabat. Ia tidak memiliki podium, staf komunikasi, atau anggaran untuk membangun citra. Senjatanya adalah selembar kertas, sejumlah garis, dan gagasan yang harus selesai sebelum tenggat penerbitan.
Tetapi sebuah gambar dapat mengganggu narasi yang dibangun dengan biaya jauh lebih besar.
Barangkali itulah yang membuat kartun politik tetap relevan. Ia mengingatkan kita bahwa kekuasaan, betapapun besar dan serius penampilannya, tetap dapat diperiksa, dipertanyakan, dan ditertawakan.
Dan kemampuan menertawakan kekuasaan bukan berarti kita menganggap semua persoalan sebagai lelucon. Sebaliknya, humor dapat menjadi cara untuk menghadapi persoalan yang terlalu serius untuk dibiarkan berlalu tanpa kritik.
Kebebasan yang bisa ditertawakan
Ada satu hal yang menarik dari pernyataan Rayma Suprani. Ia tidak mengatakan bahwa kartun politik adalah barometer kebenaran. Ia mengatakan bahwa kartun politik adalah barometer kebebasan.
Keduanya berbeda.
Sebuah kartun bisa salah. Kartunis bisa keliru membaca peristiwa. Metaforanya bisa gagal, leluconnya bisa terasa tidak adil, dan kritiknya bisa dibantah. Semua itu merupakan bagian dari kehidupan publik yang sehat.
Tetapi apakah sebuah kartun boleh dibuat, diterbitkan, diperdebatkan, dan dibalas dengan argumen tanpa membuat pembuatnya harus hidup dalam ketakutan? Itulah pertanyaan yang lebih mendasar.
Kebebasan tidak berarti setiap orang harus menyukai setiap gambar. Kebebasan berarti ketidaksukaan tidak dengan sendirinya menjadi alasan untuk membungkam pembuatnya.
Masyarakat yang bebas bukan masyarakat yang tidak pernah tersinggung. Ia adalah masyarakat yang memiliki ruang untuk menghadapi perbedaan, termasuk perbedaan yang disampaikan melalui satire yang tajam.
Dan bagi kekuasaan, ada pelajaran yang sederhana: tidak semua kritik harus dijawab dengan kemarahan. Terkadang, kemampuan menerima sebuah kartun yang menyakitkan justru menunjukkan bahwa kekuasaan tidak merasa perlu melindungi dirinya dari setiap garis di atas kertas.
Pada akhirnya, kartun politik memang dapat menjadi barometer kebebasan. Bukan karena setiap kartun selalu benar, melainkan karena cara sebuah masyarakat memperlakukan kartunisnya memperlihatkan batas-batas kebebasan yang sungguh-sungguh mereka miliki.
Kita bisa mengukur kebebasan dari undang-undang, lembaga, dan jaminan konstitusional. Tetapi kita juga bisa mengukurnya dari sebuah pertanyaan yang jauh lebih sederhana:
Apakah seorang kartunis masih boleh menggambar pemimpin yang sedang berkuasa sebagai bahan tertawaan—dan pulang ke rumah dengan aman setelah gambarnya diterbitkan?
Di situlah barometernya bekerja.
Dan jika sebuah masyarakat mulai kehilangan kemampuan untuk menertawakan kekuasaannya sendiri, mungkin yang perlu kita khawatirkan bukanlah nasib para pemimpinnya.
Melainkan nasib kebebasan kita. []
