Editor Integrasi data kependudukan Batam melalui DATIN BATAM bukan sekadar langkah administratif atau proyek digitalisasi. Ia membuka peluang bagi pemerintah untuk melihat kota secara lebih utuh: siapa yang tinggal dan menggunakan kota, apa kebutuhannya, bagaimana perubahan penduduk memengaruhi layanan publik, dan ke mana arah perkembangan kota. Tantangannya bukan lagi sekadar memiliki data, melainkan mengubah data menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi keputusan, dan keputusan menjadi kebijakan yang lebih baik.
Ringkasan
- Data kependudukan harus menjadi radar kota, bukan sekadar angka statistik untuk mencatat keadaan yang sudah terjadi.
- Data perlu diintegrasikan dan dipertemukan dengan pengalaman warga agar pemerintah memahami persoalan kota secara lebih utuh.
- Keberhasilan data diukur dari keputusan dan layanan yang lebih baik, bukan dari kecanggihan dashboard atau banyaknya data yang dikumpulkan.
Oleh Hasan Aspahani
Ada satu berita tentang Batam yang tampaknya sederhana, tetapi sesungguhnya menyentuh salah satu fondasi penting pemerintahan kota: data. Pemerintah Kota Batam mengembangkan DATIN BATAM, Data Integrasi Kependudukan Kota Batam, untuk mengintegrasikan data kependudukan lintas sektor berbasis NIK. Dalam dashboard itu tercatat 1.412.810 penduduk dan 508.397 kepala keluarga yang tersebar di 12 kecamatan dan 64 kelurahan. Tujuannya jelas: data tidak lagi berjalan sendiri-sendiri di masing-masing organisasi perangkat daerah, tetapi dapat digunakan bersama untuk perencanaan pembangunan, kebijakan, dan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran.
Ini langkah yang patut dicatat. Tetapi justru karena penting, kita perlu melihatnya lebih jauh. Integrasi data bukan tujuan akhir. Ia adalah infrastruktur pengetahuan bagi sebuah kota.
Selama ini kita sering memperlakukan data kependudukan sebagai angka administratif: berapa jumlah penduduk, berapa kepala keluarga, berapa orang memiliki KTP. Padahal di balik angka itu ada manusia yang membutuhkan sekolah, pekerjaan, rumah, air, listrik, jalan, transportasi, layanan kesehatan, ruang publik, dan pengelolaan sampah.
Karena itu, angka 1.412.810 tidak semestinya berhenti sebagai informasi bahwa Batam mempunyai 1,4 juta penduduk. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apa arti 1,4 juta orang itu bagi kota?
Data harus menjadi radar
Kota yang baik tidak menggunakan data hanya untuk mengetahui apa yang sudah terjadi. Kota menggunakannya untuk memperkirakan apa yang akan terjadi.
Jika data menunjukkan jumlah keluarga muda meningkat di suatu kawasan, pemerintah bisa memperkirakan kebutuhan sekolah beberapa tahun mendatang. Jika sebuah wilayah tumbuh cepat tetapi jaringan transportasinya tidak mengikuti, itu adalah sinyal. Jika jumlah penduduk bertambah sementara sumber air terbatas, itu bukan sekadar statistik kependudukan, melainkan peringatan tentang daya dukung kota.
Pemerintah Batam sendiri sebelumnya telah menegaskan bahwa validitas data diperlukan untuk membaca kebutuhan tenaga kerja dan pendidikan. Data yang akurat memungkinkan kebutuhan dihitung dari hulu—sekolah dan perguruan tinggi—hingga hilir, yakni dunia kerja. Dengan demikian, data kependudukan harus berfungsi sebagai radar kota, bukan kaca spion. Kaca spion hanya memberi tahu kita apa yang sudah lewat. Radar membantu melihat apa yang sedang mendekat.
Jangan biarkan data hidup sendiri-sendiri
Persoalan kota juga tidak pernah datang berdasarkan struktur organisasi pemerintah. Penduduk bertambah, maka kebutuhan air bertambah. Kebutuhan rumah bertambah, perjalanan bertambah. Perjalanan bertambah, tekanan terhadap jalan dan transportasi publik meningkat. Konsumsi bertambah, sampah bertambah.
Satu persoalan menghasilkan persoalan lain. Karena itu data penduduk harus dapat berbicara dengan data sekolah, kesehatan, perumahan, transportasi, air, sampah, ketenagakerjaan, investasi, bahkan tata ruang.
Batam sebenarnya sudah memiliki Portal Satu Data yang dirancang agar data berkualitas, mudah diakses, terintegrasi, dan dapat dibagipakaikan antarinstansi. Di dalamnya sudah terdapat berbagai produsen data, mulai dari Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Pendidikan, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, Perhubungan, hingga Bappeda. Tantangannya sekarang bukan semata-mata menambah data. Tantangannya adalah membuat data-data itu saling berbicara. Di situlah DATIN BATAM menjadi penting.
Data harus berujung pada keputusan
Ada bahaya dalam pemerintahan berbasis data: kita bisa terlalu sibuk mengumpulkan, membersihkan, mengintegrasikan, dan menampilkan data sampai lupa untuk apa semua itu dilakukan. Dashboard yang bagus bukan ukuran keberhasilan. Ukuran sebenarnya adalah: apakah keputusan pemerintah menjadi lebih baik?
Misalnya data menunjukkan suatu kawasan mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Pemerintah kemudian membangun sekolah baru. Beberapa tahun kemudian, data diperiksa lagi: apakah kebutuhan ruang kelas terpenuhi? Apakah jarak sekolah lebih dekat? Apakah angka putus sekolah berubah?
Begitu pula dengan transportasi. Data menunjukkan konsentrasi perjalanan warga di koridor tertentu. Pemerintah mengubah jaringan angkutan umum. Setelah berjalan, data perjalanan dibandingkan kembali. Kebijakan dibuat, hasil diukur, lalu kebijakan diperbaiki. Inilah yang membedakan pemerintah yang sekadar memiliki data dengan pemerintah yang belajar dari data.
Tetapi data bukan hanya angka
Ada satu hal yang juga perlu dijaga. Jangan sampai kota menjadi terlalu percaya pada apa yang bisa masuk ke dalam spreadsheet dan dashboard. Warga yang setiap pagi menunggu bus juga memiliki data. Warga yang dua minggu menunggu sampah diangkut juga memiliki data. Warga yang tahu gangnya selalu tergenang setiap hujan juga memiliki data. Hanya saja, data itu berbentuk pengalaman.
Karena itu, integrasi data kependudukan sebaiknya berjalan bersama dengan kemampuan pemerintah mendengar pengalaman warga. Data administratif memberi tahu pemerintah tentang warga; pengalaman warga membantu pemerintah memahami kehidupan warga. Keduanya harus bertemu.
Apalagi Batam memiliki karakter mobilitas penduduk yang tinggi. Pemerintah sendiri pernah menyampaikan bahwa pertumbuhan penduduk dan arus migrasi memberikan tekanan terhadap air, listrik, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik. Maka yang perlu dibaca bukan hanya siapa yang tercatat sebagai penduduk, tetapi juga siapa yang menggunakan kota.
Orang yang bekerja di Batam, meski KTP-nya berasal dari daerah lain, tetap menggunakan jalan Batam. Ia membutuhkan transportasi, air, listrik, rumah, layanan kesehatan, dan menghasilkan sampah. Kota harus belajar membaca kehidupan yang sesungguhnya, bukan hanya alamat administratif.
Pada akhirnya, berita tentang DATIN BATAM sebenarnya membuka pembicaraan yang lebih besar tentang masa depan pemerintahan kota. Batam tidak cukup menjadi kota yang mempunyai data. Batam perlu menjadi kota yang memahami datanya.
Dan tahap berikutnya lebih penting lagi: menjadi kota yang belajar dari data. Kalau itu terjadi, data tidak lagi sekadar angka dalam dashboard. Ia menjadi radar untuk membaca perubahan, alat untuk menguji kebijakan, dan dasar untuk membuat pemerintah bekerja beberapa langkah lebih cepat daripada masalah kota.
Ukuran keberhasilannya pun sederhana: bukan seberapa canggih sistemnya, tetapi apakah warga akhirnya mendapatkan sekolah yang lebih tepat, transportasi yang lebih baik, air yang lebih aman, layanan yang lebih cepat, dan kebijakan yang lebih sesuai dengan kenyataan hidup mereka.
Sebab pada akhirnya, data yang baik bukan yang paling banyak. Data yang baik adalah data yang membuat kota mengambil keputusan yang lebih baik. []
