Editor Dialog jangan sampai hanya menjadi teknik untuk mengurai tekanan. Penerimaan terhadap delegasi jangan berhenti sebagai seremoni. Janji tidak boleh menjadi pengganti perubahan. Dan sebuah tuntutan tidak boleh dianggap selesai hanya karena sudah diterima dalam sebuah pertemuan.
Oleh Hasan Aspahani
Berurusan dengan penguasa yang ternyata jauh dari janji-janji kampanyenya seperti membeli perhiasan palsu. Ketika pertama kali dipandang, ia tampak kinclong, berkilau, meyakinkan. Tetapi setelah beberapa waktu, lapisan mengilap itu mulai luntur. Barulah terlihat: emasnya tidak seberapa, bahkan mungkin bukan emas sama sekali.
Masalahnya, ketika kilau itu mulai pudar, selalu ada orang-orang yang berusaha terus meyakinkan kita bahwa perhiasan itu tetap asli. Ia dipoles kembali, disepuh lagi, dipamerkan dari sudut yang paling menguntungkan. Buzzer dan influencer dikerahkan untuk menjaga citra. Kritik dicurigai sebagai kebencian. Suara yang berbeda dianggap sebagai sisa sakit hati karena kalah dalam pemilu.
Dalih semacam itu sesungguhnya melewatkan satu hal yang sangat mendasar: pemilu telah selesai. Kontestasi politik berakhir ketika pemenang ditetapkan dan kekuasaan diserahkan kepada mereka yang memperoleh mandat. Sesudah itu, yang tersisa bukan lagi dua kubu yang harus terus bertarung. Yang ada adalah penguasa yang untuk sementara mengemban amanat dan rakyat yang memberikan amanat itu.
Karena itu, kritik terhadap penguasa tidak semestinya terus dibaca sebagai kelanjutan dari kampanye. Rakyat tidak harus menjadi pendukung pemerintah hanya karena pernah memilihnya. Bahkan mereka yang dahulu memilih penguasa pun berhak berubah pikiran ketika melihat kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan atau janji yang pernah disampaikan.
Di situlah demokrasi sesungguhnya bekerja. Rakyat yang sadar tidak perlu berhenti bersuara. Mereka perlu terus mengawasi, mengkritik, dan mengingatkan penguasa ketika kekuasaan mulai berjalan menjauh dari mandat yang diberikan. Kita tidak membutuhkan perhiasan yang sekadar tampak berkilau. Kita membutuhkan pemerintahan yang benar-benar bernilai—bukan hanya pandai memelihara penampilan.
Unjuk rasa, demonstrasi, dan penyampaian pendapat secara langsung dengan turun ke jalan adalah salah satu cara untuk melakukan pengawasan itu. Kita tidak perlu terlalu sibuk membedakan siapa yang berada di belakang sebuah aksi: mahasiswa, buruh, kelompok masyarakat, atau warga yang secara mandiri mengorganisasikan kegelisahannya.
Fatimah Azzahra dan Supriyono alias Botok, misalnya, dapat dilihat sebagai dua sosok yang menunjukkan bahwa sikap kritis terhadap kekuasaan dapat muncul dari latar dan kelompok yang berbeda. Yang penting bukan siapa mereka, melainkan suara yang mereka bawa: bahwa ada warga negara yang tidak bersedia diam ketika melihat sesuatu yang dianggap keliru.
Justru di titik inilah kita perlu memperhatikan bagaimana kekuasaan merespons suara-suara tersebut. Ada banyak cara untuk meredam kritik. Massa dapat dihalangi ketika hendak menyampaikan pendapat. Akses terhadap informasi dapat dipersempit. Aparat keamanan dapat dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Bahkan memblokir rekening bank. Tetapi kekuasaan juga mempunyai cara yang jauh lebih halus: mendengarkan, menerima perwakilan, membuka ruang dialog, bahkan menyatakan kesediaan memenuhi tuntutan tertentu.
Cara yang kedua tentu tidak selalu buruk. Demokrasi memang membutuhkan dialog. Penguasa memang seharusnya mendengarkan rakyat. Tetapi justru karena itu, kita perlu tetap kritis.
Dialog jangan sampai hanya menjadi teknik untuk mengurai tekanan. Penerimaan terhadap delegasi jangan berhenti sebagai seremoni. Janji tidak boleh menjadi pengganti perubahan. Dan sebuah tuntutan tidak boleh dianggap selesai hanya karena sudah diterima dalam sebuah pertemuan.
Karena itu, ketika misalnya kelompok yang dipimpin Botok dapat diterima oleh pimpinan DPR RI dan salah satu tuntutan mereka mengenai pengesahan RUU Perampasan Aset segera mendapat respons, publik wajar mengawasi lebih jauh: apakah itu benar-benar merupakan kemajuan dalam memenuhi aspirasi rakyat, ataukah sekadar cara meredakan tekanan yang sedang menguat?
Pertanyaan semacam itu bukan berarti kita harus mencurigai setiap dialog antara rakyat dan penguasa. Sebaliknya, dialog justru penting dalam demokrasi. Yang perlu dijaga adalah agar dialog tidak berubah menjadi cara untuk mengendalikan kritik, sementara akar persoalannya tetap dibiarkan.
Kita juga tidak perlu mempertentangkan demonstrasi dengan bentuk-bentuk kritik lainnya. Demokrasi membutuhkan banyak pintu: tulisan, pemberitaan, diskusi, penelitian, kritik akademis, petisi, organisasi masyarakat, hingga aksi turun ke jalan.
Tidak ada satu cara yang sendirian cukup. Demonstrasi bukan satu-satunya jalan untuk mengingatkan kekuasaan. Tetapi demonstrasi adalah salah satu tanda penting bahwa masyarakat masih memiliki keberanian untuk berbicara di ruang publik. Karena itu, siapa pun yang menggerakkannya—selama dilakukan secara damai dan bertanggung jawab—patut dipandang sebagai bagian dari kehidupan demokrasi, bukan otomatis sebagai gangguan terhadap ketertiban.
Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan penguasa yang terus-menerus terlihat berkilau. Rakyat membutuhkan kekuasaan yang dapat diuji, dikritik, dikoreksi, dan bila perlu dipaksa untuk kembali pada mandat yang telah diberikan. Sebab kekuasaan bukan milik penguasa. Ia hanya dipinjamkan. Dan rakyat, sebagai pemberi mandat, berhak setiap saat memeriksa apakah yang mereka percayakan itu masih benar-benar emas—atau sejak awal hanya perhiasan yang pandai berkilau. []
[…] Baca: Dari Fatimah ke Botok: Agar Kita Tak Terkecoh Kilau Perhiasan Palsu […]