Editor Oleh Hasan Aspahani
YANG saya rindukan dari bekerja di koran adalah saat-saat ketika halaman depan belum jadi, dan beberapa orang di ruang redaksi harus menentukan nasibnya. Berita apa yang jadi headline? Fotonya apa? Foto yang mana yang paling kuat? Seberapa besar ia harus dipasang? Judulnya apa? Berapa kolom? Seberapa besar hurufnya?
Pertanyaan-pertanyaan itu sesungguhnya adalah pekerjaan jurnalistik yang sangat serius. Sebab halaman depan koran bukan sekadar tempat menumpuk berita. Ia adalah cara sebuah redaksi mengatakan kepada pembacanya: “Inilah yang menurut kami penting untuk Anda lihat pagi ini.”
Itulah yang menarik dari halaman depan Jawa Pos, Selasa, 18 Agustus 2026. Saya melihatnya dan langsung teringat pada kegembiraan sekaligus ketegangan bekerja di koran. Ada keputusan yang terasa sangat sadar di sana. Peristiwa yang terjadi di Pati tidak ditampilkan dengan foto demonstrasi yang lazim: massa berdesakan, poster terangkat, aparat berjajar, atau kerumunan di depan gedung pemerintahan.
Jawa Pos memilih gambar yang jauh lebih simbolis. Seorang demonstran dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Muhammad Burhanuddin, duduk di kursi pimpinan DPRD Pati. Kakinya dinaikkan ke meja. Di belakangnya terbentang ornamen kursi kekuasaan yang megah.
Lalu di atasnya dipasang headline: “Iki Omahku, Tak Kandani Kowe!”
Di situlah desain halaman berubah menjadi bahasa. Foto yang mengatakan lebih banyak daripada berita. Saya kira inilah salah satu kelebihan koran yang tak tergantikan media online.
Media online dapat memperbarui berita setiap menit. Ia dapat mengunggah video, menambahkan kronologi, memasang breaking news, lalu memperbarui judul. Tetapi koran memiliki sesuatu yang berbeda: ia harus memilih. Ia harus berhenti pada satu momen dan berkata: inilah gambarnya.
Karena itu, foto halaman depan Jawa Pos tersebut bukan sekadar ilustrasi. Foto itu sudah menjadi bagian dari argumentasi jurnalistik. Kursi pimpinan DPRD adalah simbol kekuasaan. Ia bukan sekadar furnitur. Ia adalah tempat seseorang duduk karena memiliki mandat, jabatan, dan kewenangan.
Tetapi hari itu kursi tersebut diduduki seorang demonstran. Di situlah terjadi pembalikan simbol. Orang yang biasanya berada di luar ruang kekuasaan masuk ke dalamnya. Rakyat yang biasanya berdiri di depan gedung pemerintahan justru berada di ruang yang menjadi pusat kekuasaan. Kursi yang biasanya menjadi tanda otoritas kini menjadi tempat seorang demonstran menunjukkan kemarahannya.
Dan yang membuat gambar itu semakin kuat adalah kaki yang dinaikkan ke meja. Ada sesuatu yang kasar, bahkan provokatif, dalam gestur tersebut. Tetapi justru karena itulah gambar itu bekerja. Ia memperlihatkan bahwa situasi sudah tidak berada dalam wilayah protes yang santun dan teratur. Ada batas yang telah dilewati.
Rakyat tidak lagi berdiri di depan pagar kekuasaan. Rakyat sudah masuk ke dalam rumah kekuasaan.
Dan apa yang terjadi di Pati bukan sekadar protes rakyat Pati lagi. Headline Jawa Pos itu terasa lebih besar daripada peristiwa lokal yang diberitakannya.
“Iki Omahku, Tak Kandani Kowe!” secara harfiah terdengar seperti kalimat seseorang yang sedang berkata: ini rumah saya, saya beri tahu kamu. Tetapi siapa yang sedang berbicara? Dalam konteks gambar tersebut, suara itu dapat dibaca sebagai suara rakyat kepada mereka yang merasa memiliki ruang kekuasaan. Dan di sinilah sebuah peristiwa lokal memperoleh resonansi nasional.
Pati memang Pati. Tetapi kemarahan yang ditampilkan di sana tidak sulit dikenali di banyak tempat lain. Ada jarak yang semakin sering terasa antara rakyat dan mereka yang mengaku berbicara atas nama rakyat. Ada pengalaman tentang kebijakan yang dianggap tidak sensitif, pejabat yang dianggap arogan, dan institusi yang seolah lebih sibuk mempertahankan kewibawaannya daripada mendengarkan kegelisahan warga.
Maka ketika seorang demonstran menduduki kursi pimpinan DPRD, gambar itu dengan mudah dibaca melampaui Pati. Ia seperti berkata: Jangan kira kemarahan rakyat hanya terjadi di media sosial. Jangan kira rakyat akan selamanya menerima. Jangan kira kesabaran tidak mempunyai batas.
Tetapi bukankah mereka juga wakil rakyat? Ada ironi lain yang membuat foto itu semakin menarik. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat. Orang-orang yang duduk di dalamnya disebut wakil rakyat. Lalu siapa orang yang duduk di kursi pimpinan itu? Seorang demonstran. Seorang warga. Seseorang yang datang bukan melalui pemilu, tetapi melalui aksi massa.
Maka muncul pertanyaan yang agak mengganggu. Apa sebenarnya perbedaan antara mereka yang duduk di kursi DPRD sebagai wakil rakyat dan rakyat yang pada suatu hari menduduki kursi tersebut?
Tentu saja secara hukum dan kelembagaan perbedaannya sangat jelas. Yang satu memperoleh mandat melalui mekanisme pemilu; yang lain tidak. Tetapi secara simbolik foto itu justru sedang mempertanyakan sesuatu yang lebih mendasar. Seberapa jauh para wakil rakyat masih merasa terhubung dengan rakyat yang mereka wakili?
Sebab mandat politik tidak berhenti pada saat seseorang memenangkan pemilu. Mandat itu harus terus-menerus dirawat melalui kemampuan mendengar. Ketika komunikasi antara wakil dan yang diwakili rusak, kursi kekuasaan dapat kehilangan maknanya. Ia masih megah. Masih berukir. Masih berada di dalam gedung resmi. Tetapi secara moral, ia bisa menjadi kosong.
Dan pada saat itulah rakyat datang untuk mengingatkan siapa sesungguhnya sumber mandat kekuasaan itu.
Maka, jangan terus menguji kesabaran rakyat. Saya tidak hendak mengatakan bahwa setiap kemarahan massa otomatis benar. Demokrasi juga mempunyai aturan, dan kemarahan tidak boleh menjadi pembenaran untuk melakukan kekerasan atau merusak apa saja.
Tetapi demokrasi juga tidak boleh menggunakan aturan sebagai alasan untuk tidak mendengar kemarahan. Ada perbedaan antara menghadapi protes dan menganggap enteng kemarahan rakyat.
Yang pertama adalah bagian dari demokrasi. Yang kedua bisa menjadi awal masalah yang lebih besar. Pati memperlihatkan sesuatu yang seharusnya diperhatikan oleh para penguasa: rakyat bisa marah.
Rakyat jangan terus-menerus dicabar. Jangan terus diuji kesabarannya. Jangan menganggap bahwa karena rakyat diam, mereka setuju. Jangan mengira bahwa karena sebuah kebijakan sudah diputuskan melalui prosedur formal, maka persoalannya selesai.
Kemarahan sering kali tidak muncul tiba-tiba. Ia menumpuk. Ia menjadi kekecewaan. Kekecewaan menjadi ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan menjadi gerakan. Dan ketika gerakan sudah sampai menduduki kursi kekuasaan, mungkin yang sedang kita lihat bukan sekadar keributan di sebuah gedung DPRD. Mungkin kita sedang melihat peringatan.
Itulah sebabnya saya menyukai pilihan halaman depan ini. Bukan karena demonstrannya harus selalu dibenarkan. Bukan pula karena pemerintah atau DPRD harus selalu disalahkan. Saya menyukainya karena halaman depan ini melakukan sesuatu yang menjadi kekuatan utama jurnalisme koran: ia membuat kita berhenti. Kita berhenti melihat. Lalu kita membaca. Kemudian kita berpikir.
Foto, headline, ukuran huruf, posisi gambar, dan ruang putih di sekelilingnya bekerja bersama-sama. Semuanya telah dipilih. Semuanya telah dipertimbangkan.
Inilah yang membedakan halaman depan koran dari aliran informasi di layar. Di internet, kita terus digelontor oleh berita. Di koran, seperti ada seorang teman baik yang mengingatkan, “tunggu. Lihat ini”. Dan pada Selasa pagi itu, Jawa Pos memilih untuk memperlihatkan seorang rakyat yang duduk (dengan makna denotatif sekaligus konotatif) di kursi kekuasaan.
Bagi saya, itulah kekuatan halaman depan yang baik. Ia tidak harus berteriak mengatakan kepada kita apa yang harus dipikirkan. Cukup tunjukkan sebuah gambar yang begitu kuat sehingga kita terpaksa berpikir sendiri.
Dan gambar dari Pati itu mengandung satu pesan yang sulit diabaikan bahwa kekuasaan boleh memiliki kursi. Tetapi kursi itu berasal dari rakyat. Kalau rakyat sudah datang dan mendudukinya, barangkali sudah waktunya para pemilik kekuasaan bertanya (dan menjawab dengan tindakan yang benar): apa yang sebenarnya sedang membuat rakyat marah?[]
