Editor Ringkasan
- Kebijakan kota seharusnya berangkat dari riset dan data, bukan sekadar intuisi atau kebiasaan birokrasi.
- Data perlu dipertemukan dengan pengalaman warga agar pemerintah benar-benar memahami persoalan kota.
- Batam Policy Lab penting jika mampu membangun pemerintahan yang mau menguji, mengukur, belajar, dan memperbaiki kebijakan
Oleh Hasan Aspahani
Kota yang baik bukan kota yang paling banyak membuat kebijakan. Kota yang baik adalah kota yang mampu belajar sebelum mengambil keputusan. Karena itu, berita tentang kehadiran Batam Policy Lab menarik untuk dibaca bukan semata sebagai berita tentang sebuah lembaga atau inisiatif baru Pemerintah Kota Batam, melainkan sebagai kesempatan untuk membicarakan bagaimana sebuah kota seharusnya membuat keputusan. (Baca: Batam Policy Lab Hadir, Kebijakan Pemko Berbasis Riset dan Data)
Gagasan tentang kebijakan berbasis riset dan data sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Tetapi di tingkat pemerintahan kota, ia menjadi penting karena hampir semua persoalan yang dihadapi warga mempunyai konsekuensi langsung terhadap kehidupan sehari-hari. Pemerintah membuat keputusan tentang jalan, transportasi, air, sampah, banjir, perumahan, investasi, ruang publik, pendidikan dan berbagai pelayanan lainnya. Keputusan-keputusan itu kemudian menjelma menjadi pengalaman konkret warga.
Karena itu pertanyaan mendasarnya bukan sekadar apakah sebuah pemerintah memiliki kebijakan, melainkan dari mana kebijakan itu berasal dan seberapa baik pemerintah memahami masalah yang hendak diselesaikannya.
Selama ini kita sering membayangkan proses pemerintahan dengan urutan yang sederhana: ada masalah, pemerintah membuat program, anggaran disiapkan, program dijalankan. Tetapi ada satu bagian yang sering kurang mendapatkan perhatian: proses untuk memastikan bahwa kita memang memahami masalah tersebut dengan benar.
Misalnya soal kemacetan. Kita bisa melihat jalan yang padat lalu menyimpulkan bahwa kota membutuhkan jalan yang lebih lebar. Tetapi apakah itu selalu jawabannya? Bisa jadi persoalannya adalah distribusi perjalanan, pilihan moda transportasi, lokasi permukiman dan tempat kerja, atau buruknya konektivitas transportasi publik. Jika diagnosisnya keliru, kebijakan yang dihasilkan bisa saja mahal tetapi tidak menyelesaikan persoalan.
Begitu pula dengan sampah. Kita bisa melihat tumpukan sampah lalu berpikir bahwa kota membutuhkan lebih banyak truk. Tetapi kalau sebagian besar persoalannya berasal dari buruknya pemilahan, pola konsumsi, sistem pengumpulan atau kapasitas pengolahan, menambah truk hanya menyelesaikan sebagian kecil masalah.
Di sinilah data menjadi penting, tetapi sekaligus perlu dipahami dengan benar.
Data bukan sekadar angka yang dimasukkan ke dalam laporan. Data seharusnya membantu pemerintah melihat sesuatu yang tidak langsung terlihat. Berapa banyak kendaraan memang penting, tetapi lebih penting lagi mengetahui bagaimana kendaraan itu bergerak. Berapa ton sampah dihasilkan memang penting, tetapi kita juga perlu mengetahui jenis sampahnya, dari mana asalnya, dan bagaimana perilaku warga terhadap sampah tersebut. Berapa kapasitas air tersedia penting, tetapi pemerintah juga perlu memahami pola kebutuhan dan distribusinya.
Dengan kata lain, data yang berguna bukan hanya menjawab pertanyaan “berapa”, tetapi membantu menjawab “mengapa”.
Dan dari “mengapa” itulah seharusnya lahir pilihan kebijakan.
Tetapi ada satu hal yang menurut saya tidak boleh dilupakan ketika kita berbicara tentang kebijakan berbasis riset: kota bukan hanya kumpulan data. Kota adalah tempat manusia menjalani hidup.
Angka kemacetan adalah statistik. Tetapi bagi warga, kemacetan adalah waktu yang hilang. Angka timbulan sampah adalah tonase. Tetapi bagi warga, sampah adalah bau, pemandangan buruk dan lingkungan yang tidak nyaman. Angka ketersediaan air adalah volume. Tetapi bagi warga, persoalan air dirasakan ketika air tidak mengalir di rumah.
Karena itu, riset kebijakan kota idealnya mempertemukan dua sumber pengetahuan: data tentang kota dan pengalaman orang yang hidup di dalamnya.
Ini yang membuat gagasan policy lab menjadi menarik. Ia seharusnya bukan sekadar tempat para peneliti menghasilkan kajian untuk pemerintah. Ia bisa menjadi ruang untuk mempertemukan pemerintah, peneliti, masyarakat, komunitas, dunia usaha dan berbagai pihak yang mempunyai pengetahuan tentang persoalan kota.
Sebab sering kali warga mengetahui sesuatu yang tidak tercatat dalam statistik. Mereka tahu jalan mana yang selalu tergenang setelah hujan. Mereka tahu halte mana yang sulit digunakan. Mereka tahu kapan sampah biasanya terlambat diangkut. Mereka tahu persoalan yang tidak selalu muncul dalam tabel dan grafik.
Pengetahuan warga adalah data juga—hanya bentuknya berbeda.
Karena itu, tantangan Batam Policy Lab bukan hanya menghasilkan riset yang baik. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana membuat riset tersebut mengubah cara pemerintah mengambil keputusan.
Di sinilah kita perlu memberikan perhatian kritis terhadap gagasan ini.
Sebab birokrasi bisa saja memiliki data yang sangat banyak tetapi tetap mengambil keputusan dengan cara lama. Bisa juga menghasilkan banyak kajian tetapi keputusan politik sudah dibuat terlebih dahulu. Riset kemudian hanya digunakan untuk memberikan pembenaran terhadap keputusan yang telah dipilih.
Kalau itu yang terjadi, policy lab hanya menjadi nama baru bagi kegiatan penelitian.
Yang kita harapkan tentu berbeda.
Sebuah policy lab mestinya bekerja dengan pertanyaan yang sederhana tetapi keras: masalah apa yang hendak diselesaikan, apa buktinya, pilihan apa yang tersedia, apa konsekuensi masing-masing pilihan, dan bagaimana kita tahu bahwa kebijakan yang dipilih benar-benar berhasil?
Bahkan setelah sebuah kebijakan dilaksanakan, pekerjaan belum selesai. Hasilnya harus diukur. Jika berhasil, kita perlu tahu mengapa. Jika gagal, pemerintah harus berani mengakuinya dan mencari pendekatan lain.
Di sinilah ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar “kebijakan berbasis data”. Kita sedang membicarakan budaya belajar dalam pemerintahan.
Pemerintah yang belajar tidak harus selalu benar sejak awal. Tetapi ia harus mampu memperbaiki kesalahan berdasarkan bukti.
Ini penting bagi kota yang sedang berkembang seperti Batam. Pertumbuhan kota membuat persoalan menjadi semakin kompleks. Kebijakan yang mungkin berhasil beberapa tahun lalu belum tentu cocok untuk kondisi sekarang. Jumlah penduduk berubah, pola perjalanan berubah, teknologi berubah, kebutuhan ekonomi berubah, lingkungan berubah, dan perilaku masyarakat pun berubah.
Karena itu, kebijakan kota tidak boleh dianggap sebagai resep yang sekali dibuat lalu berlaku selamanya.
Ia harus bisa dievaluasi dan diperbaiki.
Kita bisa melihat persoalan air sebagai contoh. Batam menghadapi kebutuhan air yang terus meningkat. Pemerintah tentu harus menghitung kapasitas waduk, kebutuhan penduduk, kebutuhan industri, sumber air alternatif dan berbagai pilihan teknologi. Tetapi keputusan tentang air tidak hanya soal menghitung volume. Ia juga menyangkut biaya, keberlanjutan lingkungan, ketahanan pasokan dan kemampuan warga membayar.
Begitu pula transportasi. Ketika Batam mulai membicarakan BRT dan jaringan feeder, persoalannya bukan hanya menentukan koridor. Pemerintah perlu mengetahui pola perjalanan warga dan memahami apa yang membuat seseorang bersedia meninggalkan kendaraan pribadi.
Hal yang sama berlaku untuk sampah.
Dengan begitu, kita sebenarnya sudah mempunyai banyak “laboratorium kebijakan” di dalam persoalan sehari-hari Batam. Air adalah satu laboratorium. Sampah adalah laboratorium lain. Transportasi, banjir, perumahan dan ruang publik juga demikian.
Batam Policy Lab akan menjadi penting jika ia mampu membantu pemerintah membaca semua persoalan itu secara lebih sistematis dan menghubungkannya satu sama lain.
Sebab kota tidak pernah bekerja dalam kotak-kotak birokrasi.
Transportasi berhubungan dengan tata ruang. Tata ruang berhubungan dengan banjir. Sampah berhubungan dengan drainase. Air berhubungan dengan pertumbuhan penduduk dan industri. Ruang publik berhubungan dengan kesehatan sosial dan kualitas hidup.
Kalau setiap persoalan hanya dilihat oleh satu dinas dengan satu indikator keberhasilan, kita bisa mendapatkan banyak program yang masing-masing terlihat berhasil tetapi secara keseluruhan belum tentu menghasilkan kota yang lebih baik.
Maka policy lab juga membutuhkan kemampuan melihat kota sebagai sebuah sistem.
Pada akhirnya, saya kira keberhasilan Batam Policy Lab tidak akan ditentukan oleh seberapa bagus nama, ruang kerja, atau seberapa banyak riset yang dihasilkan. Ukurannya jauh lebih sederhana dan sekaligus lebih berat:
Apakah kebijakan Batam menjadi lebih baik karena keberadaan lembaga ini?
Apakah keputusan tentang transportasi menjadi lebih tepat? Apakah persoalan banjir ditangani berdasarkan pemahaman yang lebih baik? Apakah kebijakan sampah menghasilkan perubahan yang bisa diukur? Apakah pelayanan publik semakin sesuai dengan kebutuhan warga?
Dan yang paling penting, apakah pemerintah bersedia mengubah keputusan ketika bukti menunjukkan bahwa kebijakan sebelumnya tidak bekerja?
Kalau jawabannya ya, maka Batam Policy Lab bukan sekadar tambahan dalam struktur pemerintahan. Ia bisa menjadi embrio dari sesuatu yang jauh lebih penting: pemerintahan yang belajar.
Sebuah kota yang belajar akan selalu mempunyai peluang untuk menjadi lebih baik, karena setiap masalah tidak hanya dianggap sebagai gangguan yang harus segera diselesaikan, tetapi juga sebagai sumber pengetahuan untuk membuat keputusan berikutnya.
Barangkali inilah gagasan paling menarik yang bisa kita tarik dari kehadiran Batam Policy Lab.
Batam tidak hanya membutuhkan pemerintah yang mampu membangun kota.
Batam membutuhkan pemerintah yang mampu membaca kota.
Dan setelah membaca, menguji, mendengar, mengukur, lalu belajar dari hasilnya, pemerintah membuat keputusan yang lebih baik.
Itulah barangkali bentuk kecerdasan kota yang paling penting: bukan mengetahui semua jawaban, melainkan memiliki kemampuan untuk terus belajar menemukan jawaban. []
